Kabupaten Bekasi, Hari Jadi Bekasi 2021 ~ Tepat setiap tanggal 15 Agustus , hari ulang tahun Kabupaten Bekasi dirayakan. Tahun ini merupakan peringatan hari jadi Kabupaten Bekasi yang ke-71 tahun dengan tema “Dengan Semangat BERANI (Kabupaten Bekasi Berantas Pandemi), Kita Pulihkan Kesehatan dan Bangkitkan Ekonomi”.
Pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, tentu saja HUT Kabupaten Bekasi ke-71 tidak dapat dimeriahkan oleh segenap lapisan masyarakat pada umumnya, seperti perayaan yang sudah-sudah.
Ini sejarah singkat Kabupaten Bekasi, yang disampaikan oleh Ali Anwar Sejarawan Bekasi di Hari Jadi Kabupaten Bekasi Ke-71
MASYARAKAT Bekasi memiliki sejarah yang panjang, berlangsung sejak masa pra-sejarah. Buktinya, pada 1960-an ditemukan kompleks pemakaman nenek moyang orang Bekasi yang hidup pada 1000 tahun Sebelum Masehi di Kampung Buni Pendayakan, Buni Bakti, Babelan, Kabupaten Bekasi.
Sedangkan di Desa Tugu, Cilincing, Bekasi, pada 1878 ditemukan prasasti Tugu, yang menceritakan tentang pembangunan Kali Candrabhaga atau Kali Bekasi oleh Raja Tarumanagara, Purnawarman, pada abad ke-5 Masehi.
Basis Pertahanan Mataram
Kerajaan Tarumanagara lemah dan lenyap pada abad ke-9. Lantas muncul kerajaan Sunda (10 M), Pajajaran (14 M), Cirebon (15 M), Banten (16 M), Sumedang Larang (16 M), dan Jayakarta (16 M).
Pada masa Falatehan atau Fatahilah (1527) Bekasi masuk dalam kekuasaan Jayakarta. Ketika Jayakarta ditaklukkan oleh VOC, raja Mataram, Sultan Agung, kecewa dan menyerang Batavia pada 1628-1630.
Perlawanan rakyat Bekasi terhadap penjajah makin menggelora setelah VOC diambil alih Pemerintah Hindia Belanda pada 1799 sampai 1942.
Tanah Bekasi yang dijual dan disewa kepada para investor asing secara parkilelir malah membuat rakyat menderita.
Terjadilah protes dan pemberontakan, seperti di Tambun 1869, di Bekasi 1913, dan Telukpucung 1919.
Front Terdepan Para Patriot
Pemeritah Pendudukan Militer Jepang pada 1942-1945 makin membuat menderita rakyat Bekasi. Itu sebabnya, setelah Sukarno-Hatta atas nama rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, rakyat Bekasi ikut melakukan perlawanan sengit terhadap Sekutu-Inggris dan NICA sampai 1949.
Kabupaten Jatinegara menjadi Kabupaten Bekasi
Pada 17 Januari 1950 rakyat Bekasi dan Cikarang menggelar apel akbar di Alun-alun Bekasi. Dalam apel tersebut mereka menyampaikan resolusi:
1. Penyerahan kekuasaan Pemerintah Federal kepada Republik Indonesia.
2. Pengembalian seluruh Jawa Barat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Tidak mengakui lagi adanya pemerintahan di daerah Bekasi, selain Pemerintahan Republik Indonesia.
4. Menuntut kepada pemerintah agar nama Kabupaten Jatinegara diganti menjadi Kabupaten Bekasi.
Resolusi rakyat Bekasi dipadukan dalam mosi integral Natsir, sehingga RIS berubah menjadi NKRI pada 19 Mei 1950.
Undang-undang nomor 14 Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang nomor 14 Tahun 1950.
Undang-undang nomor 14 Tahun 1950 diberlakukan sejak 15 Agustus 1950, sehingga pemerintah menetapkan tanggal 15 Agustus 1950 sebagai hari jadi Kabupaten Bekasi.
Secara administratif, Kabupaten Jatinegara yang sebelumnya berada di Kota Praja Jakarta Raya dimasukkan ke dalam Provinsi Jawa Barat. Sedangkan penggantian nama Kabupaten Jatinegara menjadi Kabupaten Bekasi pada 4 November 1950
Gedung pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi yang dibangun di Kecamatan Bekasi Timur oleh Bupati Bekasi RMKS Prawira Adiningrat dan Kepala Daerah Swatantra Bekasi Nausan (1958-1960), mulai ditempati oleh Bupati Bekasi Maun Alias Ismaun (1960-1967) pada 2 April 1960.
Masa Orde Baru
Pada awal Orde Baru, pembangunan dilanjutkan oleh Bupati Bekasi M. Sukat Soebandi (1967-1973).
Bupati Bekasi H. Abdul Fatah (1973-1983) membangun dan memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi ke Jalan Ahmad Yani.
Bupati H. Suko Martono (1983-1993) mengubah sebagian wilayah Bekasi menjadi kawasan industri modern, perumahan, dan pertokoan. Pusat kota dikembangkan menjadi Kota Administratif (Kotif) Bekasi pada 20 April 1982.
Bupati dan Wakil Bupati H. Mochammad Djamhari dan H. Dede Satibi (1993-1998) mewajibkan investor menyediakan fasilitas pendidikan dan lahan TPU.
Masa Reformasi
Bupati dan Wakil Bupati Bekasi H. Wikanda Darmawijaya dan H. Dimyati Syafruddin (1998-2004) menyiapkan membangun pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat.
Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Drs. H.M. Saleh Manaf dan Drs. H. Solihin Sari (2004-2006) melanjutkan pembangunan dan memfungsikan gedung pusat Pemerintahan Kabupaten Bekasi di Sukamahi. Namun, pengangkatan Saleh-Solihin dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada 2004.
Selama terjadi kekosongan kepemimpinan, jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi diemban oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Drs. H. R. Herry Koesaeri S, M.Si.p sebagai pelaksana tugas bupati, dan Drs. H. Tenny Wishramwan M.Si sebagai penjabat bupati.
Pada 2006, ulama pejuang Bekasi, KH. Noer Alie mendapat gelar Pahlawan Nasional serta Bintang Mahaputra Adhi Pradana dari presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.
Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Drs. H. Sa’duddin, MM dan H.M. Darip Mulyana, S.Sos., M.Si., (2007-2012) memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kepedulian sosial.
Dalam pemilihan umum kepala daerah 2012, dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja, S.Sos., ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi periode 2012-2017.
Melalui pemilihan kepala daerah serentak pada 15 Februari 2017, pasangan dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin dan H. Eka Supria Atmaja, SH., terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi periode 2017-2022.
Sehubungan Bupati Bekasi dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin mengundurkan diri, maka roda pemerintahan dikendalikan oleh Wakil Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja, SH.
Setelah menjadi Pelaksana Tugas Bupati Bekasi pada 18 Oktober 2018, H. Eka Supria Atmaja, SH. dilantik oleh Gubernur Jawa Barat H. Mochammad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. menjadi Bupati Bekasi di sisa masa jabatan 2017-2022 pada 12 Juni 2019.
Kini, pada hari jadi Kabupaten Bekasi ini kita berkaca pada sejarah, sehingga kesalahan dapat diminimalisasi dan kebenaran dapat ditegakkan. Semua semata demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bekasi yang lebih baik
Semoga Allah subhanahu wa ta’ala meridhoi niat dan karya kita. Amin.
Wassalammu alaikum Wr. Wb.
Ali Anwar
Sejarawan Bekasi.
(*/red)
