Korban Begal Diperjuangkan Mendapat Pelayanan Jamkesda

Kabupaten Bekasi, Swatantranews.com

Dalam menjalankan tupoksinya yang meliputi bidang Kesehatan, Ketenaga Kerjaan, Pendidikan, Bencana Alam, Peranan Wanita dan lain-lain. Komisi IV (empat) DPRD Kabupaten Bekasi melakukan kunjungan kerja ke berbagai fasilitas kesehatan (Faskes) di Kabupaten Bekasi. Guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Sehingga masyarakat Kabupaten Bekasi tidak harus keluar desanya atau keluar daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Bacaan Lainnya
banner 728x250

Hal itu diungkapkan oleh dokter (dr) Asep Surya Atmaja, politisi dari Partai Golkar yang menjadi anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi kepada Swatantranews.com di rumah kediamannya, Perumahan Bumi Citra Lestari, Cikarang Utara. Senin (04/07).

“Beberapa waktu lalu, kita mengunjungi Puskesmas di Karang Harja Kecamatan Pebayuran dan hari ini ke RSUD Kabupaten Bekasi.” Ujar Ketua Fraksi Partai Golkar ini dengan ramah melayani wawancara dari Swatantranews.com.

Dari hasil kunjungan tersebut, Komisi IV akan memperjuangkan anggaran perbaikan gedung faskes dan penambahan tenaga kerja profesional.

“Gedung Puskesmas sudah banyak yang harus diperbaiki dan pekerja puskesmas banyak yang merangkap. Seperti seorang bidan merangkap sebagai tenaga administrasi.” Tutur dr. Asep Surya Atmaja.

Menurut dr. Asep, panggilan akrab anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi ini, sekalipun pemerintah pusat membuat kebijakan penghapusan Tenaga Harian Lepas (THL), disarankan untuk pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, THL tetap diadakan.

“APBD kita cukup besar dan kita kekurangan tenaga kerja dibidang kesehatan, THL masih diperlukan untuk bidang kesehatan.” Tegas dr. Asep.

Diakui oleh dr. Asep, hal itu akan dibahas terlebih dahulu oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, dalam hal ini Dinas Kesehatan.

Begitupun dengan RSUD Kabupaten Bekasi, perlu ditingkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang saat ini jumlah penduduk Kabupaten Bekasi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi sudah mencapai 3 juta jiwa.

Dengan luas kurang dari 2 Hektar, RSUD Kabupaten Bekasi sudah harus diperluas guna penambahan ruangan dan peningkatan kapasitas pelayanan. Seperti Instalasi Gawat Darurat, loket pendaftaran, ICCU dan kamar-kamar perawatan. Baik kamar perawatan balita seperti NICU dan PICU maupun kamar perawatan dewasa.

RSUD Kabupaten Bekasi, yang telah menjelma menjadi rumah sakit type B, yang melayani berbagai macam operasi berat. Dan menjadi rumah sakit tujuan masyarakat Kabupaten Bekasi dari berbagai kalangan, saat ini tidak memiliki ruangan perawatan kelas 1, VIP maupun VVIP.

“Kami, akan memperjuangkan untuk meningkatkan pelayanan di RSUD. Seperti RSCM Kencana yang nota bene unit pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).” Ujar dr. Asep.

Dipaparkan oleh dr. Asep, peningkatan pelayanan akan berdampak pada pendapatan BULD RSUD. Sehingga RSUD dapat mengelola keuangannya sendiri guna meningkatkan pelayanan kesehatan.

Disinggung tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Dokter Asep memaparkan bahwa Jamkesda tetap ada dan diperuntukan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi yang tidak memiliki BPJS maupun Kartu Indonesia Sehat.

“Dengan anggaran sebesar 25 Milyar Rupiah pertahun, jamkesda akan mengcover (menanggung) pembiayaan berobat masyarakat yang kurang mampu selama Kartu Keluarga maupun KTP domisili Kabupaten Bekasi yang telah terverifikasi.” Jelas Politisi Partai Golkar ini.

“Bahkan di era Eka Supria Atmaja, SH menjadi Bupati Bekasi, penerima manfaat Jamkesda langsung diberikan kartu KIS ” Ujar dr. Asep mengenang jasa H. Eka Supria Atmaja yang mati sahid karena pandemi Covid-19 saat H. Eka mengemban tugas sebagai Bupati Bekasi, yang dengan kebijakan-kebijakannya berupaya melindungi masysrakat Kabupaten Bekasi dari pandemi.

Masih menurut dr. Asep, kegunaan jamkesda pun, akan diperjuangkan bagi mereka korban pembegalan atau pembacokan. Karena selama ini, korban pembegalan atau pembacokan tidak tercover oleh BPJS. Padahal belum tentu korban pembegelan tersebut memiliki kartu KIS ataupun peserta BPJS.

“Kita akan dorong untuk merubah Perda maupun Perbup penerima manfaat Jamkesda.” Tutup politisi muda dari Partai Golkar. (Red)

Pos terkait

banner 728x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *