Pekanbaru, swatantranews – Pengurus DPD LEMTARI Kota Pekanbaru dan pengurus DPW Lemtari Riau gelar rapat kerja Tahun 2024, Giat acara dilaksanakan di Hotel Tjokro Pekanbaru, Sabtu (24/2).
Giat acara Rapat dipimpin langsung oleh Nurmatias Sekretaris DPD Kota Pekanbaru.
Hadir dalam rapat kerja Lemtari Pekanbaru, Ketua Umum DPP Lemtari Suhaili Husen Datuk Mudo, Ketua DPW Lemtari Riau H.Safaat Datuk Laksamano Mudo, Ketua DPD kota Pekanbaru, Sekretaris DPW Lemtari Riau Budi Harianto, SH.MH Datuk Malin Batuah, Ketua OKK DPW Lemtari Riau Aplis Domo.
Dalam arahannya Ketua Umum DPP Lemtari menyampaikan, Kota Pekanbaru negeri beradat oleh sebab itu, Kedepannya harus diterapkan dan diberlakukan kembali hukum adat istiadat negeri Pekanbaru ini dalam Caya dan gaya berkehidupan bermasyarakat di kota Pekanbaru.
” Dalam rangka mengupayakan memberlakukan kembali aturan hukum adat negeri Pekanbaru ini, kit harus membentuk Tim Pokja Ranperdat negeri Pekanbaru,” Kata Ketua Umum DPP Lemtari Suhaili Husen Datuk Mudo, Sabtu (24/2).
Lanjutnya, Cara memberlakukan aturan hukum adat negeri Pekanbaru ini, kita harus membuatkan aturan hukum adat yang ada itu secara tertulis yang kita sebut Nama (Peraturan adat Pekanbaru)
” Kalau Iyo adat kita orang Melayu dan orang Minang serta kita orang, Adat bersandikan syaraq, Syaraq bersandikan Kitabullah dan Sunnah rosul, Agama mengatakan adat menjalan nyo,” tandasnya.
Dalam arahannya Ketua Umum DPP Lemtari mengatakan bahwa, , Memberlakukan memfungsikan serta mempergunakan kembali aturan hukum adat di negeri kita masing – masing dibolehkan oleh Undang-undang dan Pemerintah RI
” Hukum adat itu, Pasti ada di setiap negeri yang ada di Indonesia ini,” imbuhnya.
“Aturan hukum adat yang itu kita tuliskan kita sebut namanya ‘Peraturan adat Pekanbaru’ Kemudian aturan hukum adat yang itu kita tuliskan (Kita sebutkan namanya Peraturan adat Pekanbaru), kemudian kita berlakukan dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan kita KOTA PEKANBARU,” ujarnya.
” Lalu Salahnya dimana,” Tanya Ketua Umum DPP Lemtari menutup sambutannya.
Diketahui, Dari hasil rapat mufakat kerja sepakat membentuk Tim Pokja Ranperdat Pekanbaru yang diketuai oleh
DR.Juswandi.SS.MM. Wakil Ketua : DR AZANI.
Sekretaris : BUDI HARIANTO.SH.MH.
Dengan 9 Orang Anggota.
Selanjutnya dalam Rapat tersebut dibentuk susunan pengurus Wanita adat negeri Pekanbaru (Wanri Pekanbaru) yang diketuai oleh Dra. Rosmawati.APT.M.Si.
Usai acara Rapat, Ketua umum DPP Lemtari suhaili husein datuk mudo menyampaikan kepada awak media bahwa di lemtari itu ada 2 organisasi sayapnya.
“Yang pertama DUBALANG ADAT NEGERI dan Kedua WANITA ADAT NEGERI,” Kata Ketua umum DPP Lemtari.
Alhamdulillah kedua organisasi sayap ini untk DPD Lemtari Kota pekanbaru sudah terbentuk dan kedepannya akan kita kukuhkan nanti dan juga akan diadakan bimbingan teknis kerja mereka.
Seperti Dubalang atau Hulu Balang itu sesuai dengan ketentuan Adatnya merekan bekerja nanti menegakan aturan hukum Adat pekanbaru ini sesuai Adat istiadat Negeri pekanbaru ini..
Dan WANITA ADAT NEGERI PEKANBARU nya juga akan kita kukuhkan nanti di bulan puasa sekalian buka puasa bersana dan kita berikan petunjut teknis kerjanya dalam menegakan aturan Adat Pekanbaru ini terutama tentang Akhlaq. Etika, Moral dan budipekerti bagi anak2 kita di masa yang akan datang.
” Percayalah, Kalau adat sudah kita tinggalkan, tunggulah kehancuran negeri ini dan isinya oleh budaya luar,” tandasnya.
Ada tiga hal yang di buatkan Peraturan Adat Negeri pekanbaru.
1. Tentang penanggulangan manusia yang berprilaku LGBT.
hal ini bertentangan dengan Adat istiadat yang di negeri pekanbaru.
Kedua tentang musik hiburan dan pesta pernikan tidak di bolehkan di tempat umum pada malam hari..
Hal ini lebih banyak mudhorotnya dari pada manfaatnya bagi masyakat pekanbaru.
Ketiga. Setiap bangunan yang ada di kota pekanbaru baik milik pemerintah ataupun milik swasta. Wajib harus ada ornamen/ ciri khas rumah adatnya pekanbarunya.
(*/cr. Nov)
