Sarankan Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Penanganan Pengendalian Covid

Kabupaten Bekasi, Swatantranews

Dukungan terhadap Dr. H. Dani Ramdan MT, menjadi Penjabat Bupati Bekasi, terus berdatangan dari berbagai organisasi kemasyarakatan (Ormas). Salah satu ormas yang menyatakan dukungan terhadap Pj. Bupati Bekasi datang dari Warga Jaya Indonesia (WJI) yang memiki motto Bergerak Maju dan Menang.

Bacaan Lainnya
banner 728x250

Hal itu diungkapkan oleh ketua WJI, H. Apud kepada Swatantranews.com melalui telepon seluler. Jum’at (23/07).

“WJI Mendukung dan siap bersinergi dengan Pj. Bupati Bekasi.” Ujar H. Apud.

WJI berfoto bersama PJ Bupati, Dr. H. Dani Ramdan MT, usai pelantikan

Menurut H. Apud, penunjukan Dani Ramdan oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian sudah tepat. Karena Dani Ramdan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, yang bertanggung jawab dalam mengendalikan pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan sebagai “Bencana” non alam oleh Pemerintah Republik Indonesia.

“Setahu saya, salah satu tugas Pj. Bupati adalah mengendalikan pandemi.” Lanjut H. Apud.

Seperti diketahui, hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi masuk dalam kategori Zona Merah. Dan dalam Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, masih banyak masyarakat yang belum mematuhinya. Sehingga banyak korban berjatuhan karena pandemi. Baik yang harus isolasi, di rawat di rumah sakit maupun meninggal dunia.

WJI selaku ormas akan mendukung langkah-langkah PJ. Bupati dalam mengendalikan pandemi Covid. Memberikan masukan yang positip dan berperan serta dalam penanganan pengendalian pandemi.

“Untuk Kemaslahatan Masyarakat Kabupaten Bekasi, WJI akan berada di garis terdepan.” Tegas H. Apud.

Salah satu yang menjadi sorotan WJI dalam penangan Covid-19, selain dari kesadaran masyarakat yang kurang. Juga disebabkan belum berjalan secara efektif penanganan pengendalian Covid, utamanya edukasi dan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang isolasi mandiri di rumah sendiri.

Menurut H. Apud, salah satunya adalah tidak ada kesamaan data antara satgas covid dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

“Banyak data yang tidak update dan ketika data di update oleh satgas, tidak langsung masuk ke Dinas Sosial, Dinas Kesehatan maupun BPBD.” Urai H. Apud.

H. Apud menyarankan, untuk menggunakan Teknologi Infomasi dalam penanganan Covid 19. Dengan membuat aplikasi yang dapat diupdate oleh satgas covid di desa dan langsung terhubung dengan intansi terkait.

“Termasuk didalamnya informasi mengenai Rumah sakit yang masih menerima pasien Covid.” Tutup H. Apud. (Red)

Pos terkait

banner 728x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *