Kabupaten Bekasi, swatantranews – Hasil Audit Badan Pengelola Keuangan (BPK) pada tahun anggaran 2023 yang lalu, BPK temukan kejanggalan pada belanja jasa konsultasi untuk biaya pengawasan personil tenaga ahli, pada kegiatan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung SD Wilayah 1 Pada dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kabupaten Bekasi.
Pekerjaan supervisi jasa Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung SD Wilayah 1 yang di laksanakan oleh PT PKU berdasarkan surat PG.02.02/ 017/SP/BN-DCKTR/2023, dan dilaksanakan selama 180 hari masa kalender terhitung 05 Juni 2023 lalu.
Pasalnya, berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh BPK kepada Tenaga Ahli K3 menyatakan tidak terlibat pada pekerjaan dan tidak pernah menerima gaji/ honor atas pekerjaan tersebut.
Bahkan, berdasarkan bukti bayar/ invoice, terdapat kuitansi biaya personil yang ditanda tangani atas nama yang bersangkutan untuk masa kerja 6 bulan dengan besaran gaji Rp. 92.124.000,00 dengan rincian (6 X 15.354.000,00).
Dan hasil perhitungan tersebut telah diklarifikasi oleh BPK kepada Penyedia dan PPTK Berdasarkan RPHPF dan kelebihan pembayaran telah ditindak lanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp. 92.124.000,00 berdasarkan STS Nomer 10/STS/DCKTR/2024.
Menanggapi hal demikian, Ketua LSM LPPMD (Lembaga pemberdayaan potensi Masyarakat desa) Daeng Karaeng MHK. As Kepada Swatantra News mengatakan masalah di kembalikan atau tidaknya tidak mengugurkan seseorang untuk kena sanksi pidana.
“Kejadian seperti ini diduga ada unsur kesengajaan bukan Masalah di kembalikan atau tidak anggaran ke Kas daerah tapi jelas ini Perbuatan Melanggar Hukum (PMH), serta tidak menggugurkan seseorang untuk kena sanksi pidana, dan kami akan laporkan kejadian ini ke APH,“jelas Daeng.
Sementara ini sampai berita dini dipublikasikan Swatantra News, Beni Sugiarto (Bensu) selaku Kepala Dinas Cipta karya dan Tata Ruang. belum bisa ditemui, Menurut sumber Bensu memiliki ajian Pamungkas halimunan yakni ajian menghilang.
(*/Hidayat)
