Bekasi swatantranews, Pemerintah kabupaten bekasi secara bertahap melakukan penertiban kawasan pasar, seperti halnya yang ada di sekitaran Sentra Grosir Cikarang (SGC), Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat, terutama pengguna jalan, Sejurus hal tersebut Asosiasi Pedagang Cikarang (ASPEC) berharap bahwa penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) termasuk yang ada di Jalan Martadinata dan Kapten Sumantri hal ini juga harus diiringi dengan solusi yang tepat.
Foto istimewa (Kasatpol PP)
“Tindakan pengusiran tanpa solusi bukanlah tindakan yang manusiawi,” Kata Sulaeman, Wakil Ketua ASPEC, Kamis (12/6).
Dikatakannya, Pedagang PKL telah membayar retribusi sebesar Rp 40.000 per hari melalui tangan pengurus PKL. Maka dari itu, kita berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang tepat untuk menempatkan para pedagang.
“ASPEC berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kebutuhan para pedagang dan memberikan solusi yang adil dan manusiawi. Pengusiran tanpa solusi hanya akan memperburuk kondisi para pedagang dan tidak menyelesaikan masalah, ” Ujarnya.
-Pertanyaan.
1. Apa rencana pemerintah untuk menempatkan para pedagang PKL yang diusir dari Jalan Martadinata dan Kapten Sumantri?
2. Bagaimana pemerintah akan memastikan bahwa hak-hak para pedagang PKL tetap terpenuhi?
3. Apa langkah konkret yang akan diambil pemerintah untuk menyelesaikan masalah PKL di Jalan Martadinata dan Kapten Sumantri?
Menurut hasil pantauan Sulaeman selaku wakil ketua aspec bahwa pedagang terlihat didukung oleh dinas lingkungan hidup (lh) karena setiap pagi hari truk truk pengangkut sampah sudah merapihkan sampah yang berceceran di lokasi tempat berjualan pkl’artinya selama ini pemerintah daerah kabupaten Bekasi melalui dinas lingkungan hidup (lh) wilayah 4″mendukung maraknya pedagang kaki lima (PKL).
Sulaeman selaku wakil ketua Aspec berharap agar pemerintah bertanggung jawab dalam hal ini
“Jangan maunya ngutip uang pedagang saja” ada pengusiran pedagang’dibiarkan begitu saja harusnya pemerintah bertanggung jawab.
semalam saja’ pengakuan pedagang PKL”Adanya sosialisasi dari pemerintah untuk pedagang kaki lima,tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu,’kami sudah belanja, kemudian kami mau berjualan’ternyata tidak dibolehkan,” kata’salah seorang pedagang PKL di jalan RE Martadinata kepada awak media’
Dirinya menyesalkan sikap pemerintah menurutnya ini sangat arogan’Akunya kami orang kecil pak’kemudian dagangan kami dagangan cepat membusuk sehari tidak di jual saja akibatnya busuk ucapnya kepada awak media” Mau cari modal ke siapa lagi kami kalau dagangan kami busuk seharusnya adanya sosialisasi ada pemberitahuan terlebih dahulu, “ucap pedang di jalan RE Martadinata.
(*/Mahpud)
