Kota Bekasi, swatantranews- Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah, menyoroti proyeksi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan APBD 2026 yang hanya sebesar 0,93 persen.
Menurutnya, angka tersebut jauh di bawah target rata-rata kenaikan PAD 5,3 persen sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
“Kalau tahun 2025 target PAD Rp4,096 triliun, maka wajar 2026 itu minimal Rp4,6 triliun atau bahkan lebih. Itu bisa mendukung total pendapatan daerah sekitar Rp7,3 triliun,” ujar Saifuddaulah, Kamis (21/8/2025).
Ia menilai angka proyeksi tersebut menjadi sinyal alarm bagi pemerintah kota untuk segera mengambil langkah strategis.
Menurutnya, persoalan bukan pada minimnya potensi Bekasi, melainkan ketidakoptimalan dalam mengelola kekuatan fiskal daerah.
Ada Lima Strategi
Saifuddaulah kemudian memaparkan lima strategi yang bisa ditempuh Pemkot Bekasi.
Pertama, digitalisasi pajak dan retribusi untuk mengurangi kebocoran dan meningkatkan transparansi.
“Kalau masih manual, potensi bocorannya besar. Digitalisasi ini harus jadi tulang punggung peningkatan PAD,” tegasnya.
Kedua, pengelolaan BUMD secara profesional dan akuntabel agar tidak menjadi beban APBD. Menurutnya, direksi BUMD harus diisi orang berintegritas dengan orientasi bisnis, bukan kepentingan politik.
Ketiga, pengembangan SDM dan potensi wisata lokal.
Bekasi disebutnya memiliki destinasi sejarah, religi, hingga wisata keluarga yang belum digarap maksimal.
Dengan promosi digital dan event budaya, sektor ini bisa jadi penyumbang signifikan PAD.
Keempat, penggalian sumber pendapatan baru, terutama di era digital.
Misalnya, pajak iklan daring, optimalisasi aset daerah, hingga retribusi layanan berbasis aplikasi.
Kelima, peningkatan kesadaran pajak masyarakat.
Ia menilai kampanye masif dan insentif bagi wajib pajak patuh bisa membangun budaya fiskal yang sehat.
“PAD ini fondasi kemandirian kota. Tanpa PAD yang kuat, Bekasi akan terus bergantung pada pusat. Ini soal keadilan fiskal dan keberanian keluar dari cara lama,” tutup Saifuddaulah.
(*/red/**)
Adv/Humas setwan DPRD kota Bekasi.
