BEKASI SWATANTRANEWS – Persiapan menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mulai digodok secara matang. Dalam acara Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan 2026 yang digelar oleh KPU RI dan Komisi II DPR RI di Hotel Holiday Inn Cikarang, Sabtu (2/5/2026), berbagai isu strategis dibahas, mulai dari perubahan aturan hingga bahaya politik uang.
Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPR RI sekaligus Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, Saan Mustopa, Anggota KPU Jawa Barat Ummi Wahyuni, serta Ketua KPU Kabupaten Bekasi Ali Rido.
Dalam sambutannya, Saan Mustopa menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, mengingat tahapan pemilu sudah mulai berjalan meski waktu pelaksanaan masih sekitar tiga tahun lagi.
“Sejak Pemilu 14 Februari 2024 berlalu, waktu terus berjalan dan pemilu berikutnya akan segera tiba. Masyarakat harus sadar betapa pentingnya memilih wakil yang tepat, baik untuk DPR RI, DPRD Provinsi, maupun Kabupaten/Kota,” ujar Saan.
Ia mengimbau warga agar tidak mudah tergiur praktik politik uang yang hanya memberikan keuntungan sesaat.
“Jangan tergiur dengan uang yang hanya sesaat, tanpa memikirkan nasib daerah lima tahun ke depan. Ingat, mereka yang menyuap biasanya justru tidak akan peduli dengan daerahnya setelah terpilih, karena fokus mereka hanya ‘balik modal’ untuk pemilu selanjutnya. Untuk itu, mari bersama-sama menolak politik uang di 2029,” tegasnya.
Sementara itu, dalam sesi diskusi, Pengamat Publik dari Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UNJ, Afief Ardhila, menyoroti kemungkinan perubahan regulasi sistem pemilu ke depannya.
“Pemilu 2029 ini kemungkinan besar regulasinya akan berubah, bisa jadi sistem tertutup atau terbuka. Jika sistemnya tertutup, dikhawatirkan masyarakat enggan datang memilih karena tidak mengenal calonnya. Sebaliknya, sistem terbuka biasanya mendorong antusiasme masyarakat lebih tinggi untuk menggunakan hak suaranya,” jelas Afief.
Namun, menurutnya, ada satu hal yang sulit berubah meski aturan bergeser, yaitu budaya politik uang.
“Yang perlu dicatat, aturan bisa berubah, tapi budaya politik uang sulit hilang. Banyak masyarakat masih bersikap pragmatis, menganggap siapapun yang memimpin tidak akan mengubah nasib mereka. Padahal, pilihan kita sangat menentukan arah pembangunan,” tambahnya.
Afief mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya pemilih pemula, untuk menjadi pemilih cerdas. Di era digital saat ini, sangat mudah untuk meneliti rekam jejak calon melalui media sosial sebelum menentukan pilihan.
“Jangan asal pilih. Pelajari dulu track record-nya. Sekarang informasi ada di genggaman, manfaatkan teknologi untuk memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas dan berintegritas,” pungkasnya. (Afief).
