KAB. BEKASI, SWATANTRANEWS~ Muara gembong Pemerintah Desa Pantai Harapanjaya (PHJ), Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, menggelar rapat sosialisasi rencana pelaksanaan program Revitalisasi Lahan Tambak yang akan diterapkan di wilayahnya. Sebanyak 1.326,71 hektare lahan direncanakan akan dimanfaatkan dalam program yang masuk dalam daftar Program Strategis Nasional (PSN) ini. Kegiatan berlangsung pada Kamis, 23 April 2026.
Kepala Desa Pantai Harapanjaya, Mahir Nurmawan, menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk menjawab berbagai pertanyaan dan kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat, terutama bagi pemilik maupun penggarap lahan yang wilayahnya tercakup dalam titik koordinat program. Menurutnya, sosialisasi ini juga bertujuan untuk mencegah munculnya anggapan negatif terhadap kinerja pemerintah desa, khususnya yang berkaitan dengan masalah ganti rugi lahan.
“Kami gelar rapat ini agar tidak ada lagi pertanyaan yang menggantung dari masyarakat yang lahannya terkena titik koordinat program strategis nasional ini, serta agar tidak muncul asumsi-asumsi buruk terhadap pemerintah desa, terutama terkait mekanisme ganti rugi bagi pemilik maupun penggarap lahan,” ujar Mahir.
Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Kabupaten Bekasi, Yayan Yuliandi, menegaskan bahwa pemerintah senantiasa berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pertemuan ini secara khusus mengundang warga yang lahannya terlibat dalam program untuk mendengarkan langsung aspirasi dan usulan yang disampaikan. Semua masukan tersebut akan dicatat dan ditampung guna penyusunan kebijakan yang tepat.
“Kami di sini berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami sengaja mengundang bapak dan ibu yang lahannya terkena titik koordinat ini. Setiap usulan dan pendapat yang disampaikan akan kami catat dan kami perhatikan. Kami menjamin, pemerintah tidak akan merugikan masyarakat. Terkait mekanisme ganti rugi, hal ini sudah kami sampaikan dalam rangkaian sosialisasi yang sebelumnya telah dilakukan di tiga desa lain se-Kecamatan Muaragembong,” terangnya.
Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Wahid, turut memberikan penjelasan terkait berbagai hal yang menjadi pertanyaan warga, salah satunya mengenai kegiatan pemasangan tanda patok yang bertuliskan nama instansi tersebut. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan utama untuk membangkitkan roda perekonomian di sepanjang wilayah pesisir Pantura, termasuk di Provinsi Jawa Barat.
“Ini adalah program dari pemerintah pusat yang tujuannya jelas, yaitu untuk memajukan perekonomian wilayah pesisir Pantura di Jawa Barat. Saya mengajak seluruh warga, terutama pemilik lahan dan para penggarap, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan program ini. Ke depannya, kegiatan ini akan membuka banyak lapangan pekerjaan, sehingga angka pengangguran di wilayah ini dapat berkurang dan taraf hidup masyarakat pun semakin sejahtera,” jelas Wahid.
Dalam kesempatan tersebut, seorang warga bernama Masan menyampaikan harapan agar pihak terkait dapat menerbitkan surat edaran resmi yang memuat ketentuan mengenai ganti rugi bagi pemilik lahan yang wilayahnya digunakan dalam program tersebut. Ia menyebutkan bahwa meskipun besaran nilai ganti rugi belum perlu dicantumkan secara tertulis, keberadaan surat tersebut akan memberikan kepastian sehingga tidak ada lagi pertanyaan yang terus muncul dari kalangan penggarap maupun pemilik lahan.
“Kami berharap kepada Bapak dari KKP dan Bapak Kepala Bidang Perikanan, dapat mengeluarkan surat edaran yang menjelaskan tentang mekanisme ganti rugi bagi pemilik lahan yang terkena program ini. Tidak masalah jika jumlahnya belum dituliskan secara rinci, yang penting ada kepastian tertulis agar kami para penggarap dan pemilik lahan tidak terus-menerus bertanya-tanya,” ungkapnya.
Senada dengan hal itu, Ketua RW 013, Beceng, menyampaikan rasa terima kasih atas diselenggarakannya kegiatan ini. Ia mengaku bahwa sebelumnya dirinya sering merasa kesulitan dan tertekan karena terus mendapatkan pertanyaan dari warga mengenai kejelasan program, terutama setelah dipasangnya tanda patok yang menjadi penanda wilayah program revitalisasi.
“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Bidang Perikanan dan Bapak Wahid dari KKP yang telah memberikan penjelasan secara rinci kepada kami dalam rapat ini. Selama ini kami selaku pengurus lingkungan sering merasa terpojok karena terus ditanya oleh warga yang lahannya sudah dipasangi patok tanda program. Berkat adanya sosialisasi ini, semoga masyarakat semakin memahami maksud dan tujuan program, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang selama ini muncul dapat terjawab dengan baik,” pungkasnya. (M Hasan)
