BEKASI SWATANTRANEWS – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tengah menjadi sorotan publik. Sejumlah aduan masyarakat mempertanyakan praktik di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang diduga melanggar ketentuan yang berlaku.
Dugaan pelanggaran yang disampaikan antara lain penggunaan gas melon 3 kg yang sejatinya merupakan subsidi khusus untuk masyarakat miskin. Selain itu, pegawai dapur disebut tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) yang layak, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius terkait higienitas makanan yang disajikan kepada siswa. Minggu 3 mei 2026
Yang lebih memrihatinkan, dapur tersebut diduga belum memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), padahal sudah aktif menyuplai makanan ke sejumlah sekolah di wilayah tersebut. Padahal, berdasarkan aturan Badan Gizi Nasional (BGN), SLHS merupakan syarat wajib dan menjadi bukti bahwa dapur telah memenuhi standar keamanan pangan, mulai dari kebersihan lingkungan, pemisahan bahan mentah dan matang, hingga penggunaan air yang aman.
Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan fungsi pengawasan yang seharusnya berjalan berjenjang, mulai dari tingkat sekolah hingga kementerian. Berikut rincian tugas pengawasan yang seharusnya berjalan:
– Komite Sekolah: Memantau kualitas makanan, kebersihan wadah, kecukupan gizi, serta memastikan distribusi tepat sasaran.
– Tim Pengawas Keamanan Pangan (Puskesmas/Instansi Terkait): Melakukan inspeksi langsung ke dapur, pengambilan sampel untuk uji laboratorium, dan memverifikasi standar higienitas.
– Inspektorat & Badan Gizi Nasional: Melakukan audit kepatuhan anggaran, evaluasi kinerja, dan pengawasan menyeluruh pelaksanaan program.
– Kementerian Kesehatan: Melakukan pengawasan eksternal dan bertindak cepat jika terjadi insiden terkait keamanan pangan.
Masyarakat berharap dengan adanya struktur pengawasan yang lengkap tersebut, program MBG dapat berjalan transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak sekolah. Namun, dugaan pelanggaran di lapangan menunjukkan perlunya penguatan akuntabilitas dan pengawasan yang lebih ketat dari semua pihak.
Kasus di Babelan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program gizi nasional bukan hanya soal distribusi makanan, tetapi juga kepatuhan terhadap standar kebersihan, penggunaan sumber daya yang tepat, serta integritas seluruh penyelenggara. (red).
