Bekasi Swatantranews — Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babelan Kota 07, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, kembali beroperasi setelah sebelumnya disetop oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pembukaan kembali dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) ini ditandai dengan syukuran bersama warga pada Senin (4/5/2026). Namun di balik itu, muncul sorotan keras terhadap kesiapan fasilitas dan lemahnya pengawasan awal. Selasa (5/5)2026)
Perwakilan Yayasan Karya Nyata Pasundan, Khoirul Huda, menyebut syukuran sebagai bentuk penghormatan terhadap lingkungan. Namun publik mempertanyakan, mengapa dapur yang belum siap justru sempat dioperasikan lebih dulu.
Faktanya, SPPG Babelan Kota 07 hanya berjalan empat hari sebelum akhirnya dihentikan oleh BGN karena tidak memenuhi standar. Temuan pelanggaran pun tidak ringan—mulai dari IPAL yang belum sesuai, pencahayaan dapur minim, pendingin ruangan tidak maksimal, hingga area pencucian yang tidak layak.
“Kita akui banyak yang harus diperbaiki. Target satu minggu tidak cukup, akhirnya molor dua minggu,” ujar Khoirul.
Perbaikan yang dilakukan mencakup berbagai aspek penting: IPAL, lantai dapur, AC dan kipas, area pencucian ompreng, hingga tembok berjamur. Namun pengakuan bahwa baru sekitar 90 persen rampung justru menimbulkan pertanyaan lanjutan—apakah layak dapur kembali dioperasikan dalam kondisi belum sepenuhnya siap?
Khoirul juga mengungkap akar persoalan berasal dari bangunan lama yang setengah jadi, ditambah kinerja kontraktor yang dinilai tidak maksimal. Hal ini mempertegas adanya dugaan perencanaan dan pengawasan proyek yang lemah sejak awal.
Di sisi lain, Kepala SPPG Babelan Kota 07, Agusluaden, menegaskan bahwa penghentian sebelumnya sudah sesuai prosedur. Ia bahkan membeberkan detail temuan yang menunjukkan standar dasar kebersihan dan sanitasi belum terpenuhi.
“IPAL belum sesuai standar tiga lubang, tempat cuci masih tertutup, pencahayaan kurang, AC tidak maksimal. Itu semua catatan serius,” tegas Agus.
Meski demikian, dapur kini kembali berjalan dengan alasan perbaikan terus dilakukan sambil operasional berlangsung. Pihak SPPG memastikan pengolahan makanan tetap steril dengan penggunaan meja stainless, meski lantai dapur belum sepenuhnya rampung.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran—jangan sampai program yang menyangkut gizi masyarakat justru berjalan setengah matang.
Dicabutnya BAP suspensi oleh pihak terkait memang menjadi dasar operasional kembali. Namun publik menuntut lebih dari sekadar formalitas administratif. Transparansi, standar ketat, dan pengawasan berkelanjutan menjadi kunci agar kejadian serupa tidak terulang.
Program MBG bukan sekadar distribusi makanan, melainkan menyangkut kesehatan dan yang sebenarnya bertanggung jawab atas kelalaian di awal? (Sinta)
