BEKASI, SWATANTRANEWS.COM — Kekosongan jabatan Wakil Bupati Bekasi pasca‑pelantikan dr. Asep Surya Atmaja sebagai Bupati definitif pada 23 Oktober 2026 menjadi perhatian serius praktisi hukum dan warga Kabupaten Bekasi. Memasuki pertengahan November 2026, pengisian posisi wakil bupati dinilai penting demi menjaga kinerja pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat.
Praktisi Hukum sekaligus warga Kabupaten Bekasi, Moh. Sulaiman, SH., MH menyatakan secara konstitusional seluruh syarat formil dan materiil pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi telah terpenuhi. Merujuk Pasal 176 ayat (4) Undang‑Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kekosongan wakil kepala daerah wajib diisi apabila sisa masa jabatan masih lebih dari 18 bulan.
“Dengan masa bakti periode 2025‑2030 yang masih tersisa lebih dari tiga tahun, pengisian posisi Wakil Bupati merupakan amanat undang‑undang yang perlu segera kita wujudkan bersama. Sebagai praktisi hukum sekaligus warga Kabupaten Bekasi, saya memandang momentum saat ini sangat tepat bagi para pemangku kebijakan untuk mulai menuntaskan tahapan tersebut,” ujar Moh. Sulaiman dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).
Sulaiman menjelaskan Kabupaten Bekasi sebagai daerah penyangga ibu kota sekaligus kawasan industri strategis memiliki beban tugas pemerintahan yang kompleks. Berdasarkan Pasal 66 Undang‑Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Bupati berperan membantu Bupati mengoordinasikan perangkat daerah, memantau evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, hingga menindaklanjuti hasil pengawasan internal.
“Kehadiran Wakil Bupati sangat dibutuhkan agar Bupati tidak memikul beban koordinasi birokrasi yang sangat luas seorang diri. Dengan formasi pimpinan yang lengkap, pengawasan kinerja dinas teknis serta respons pemerintah terhadap kebutuhan mendasar masyarakat di lapangan tentu akan berjalan jauh lebih maksimal,” jelasnya.
Ia mencatat bahwa Pasal 176 UU Pilkada belum mengatur batas waktu maksimal penyelesaian proses pemilihan Wakil Bupati. Karena itu dibutuhkan komitmen kenegarawanan koalisi pengusung dan DPRD agar kekosongan jabatan tidak berlarut‑larut.
Sulaiman mendorong empat partai koalisi pengusung Pilkada 2024 yaitu PDI Perjuangan, Partai Buruh, PPP, dan PBB untuk segera menyepakati dua nama calon secara transparan sesuai Pasal 176 ayat (1) UU Pilkada. Ia juga meminta Bupati Bekasi menjaga komunikasi sinergis dengan koalisi serta mendorong DPRD menyiapkan Panitia Pemilihan (Panlih) secara paralel.
“Kami sangat berharap dinamika komunikasi di internal partai koalisi dapat segera mengerucut pada kesepakatan yang terbaik bagi Kabupaten Bekasi,” harapnya.
Sulaiman menambahkan partai koalisi dapat menjaring figur terbaik baik dari kader internal maupun profesional di luar partai, dengan tetap memenuhi syarat integritas, rekam jejak, serta aturan pengunduran diri bagi anggota DPRD aktif sesuai Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD.
“Masyarakat Bekasi menaruh harapan besar akan hadirnya pasangan pimpinan daerah yang utuh, harmonis, dan memiliki kapasitas manajerial yang kuat untuk bersama‑sama menuntaskan agenda pembangunan daerah,” pungkas Moh. Sulaiman, SH., MH. (Bobi)








