KERAWANG, SWATANTRANEWS – Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Bupati Aep Syaepuloh melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran terhadap 353 Kepala Sekolah tingkat SD dan SMP di Karawang. Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Bupati Aep Syaepuloh ini dilaksanakan di halaman SMPN 2 Telukjambe Timur, menandai upaya Pemkab Karawang dalam meningkatkan integritas dan kualitas pendidikan di wilayahnya.
Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, menegaskan bahwa rotasi dan mutasi merupakan hal yang lumrah dalam birokrasi, namun ia menekankan pentingnya integritas dalam proses ini. “Kami pastikan dilakukan secara bersih tanpa pungutan apa pun, serta tidak ada praktik jual beli jabatan,” ujar Bupati Aep. Pernyataan ini menunjukkan komitmen transparansi Pemkab Karawang di tengah persepsi negatif masyarakat terhadap praktik mutasi jabatan di sejumlah daerah.
Aep mengingatkan bahwa jabatan kepala sekolah adalah amanah publik, bukan hak individu. Ia mengibaratkan Dinas Pendidikan sebagai “kapal besar” yang membutuhkan kepemimpinan berintegritas untuk mengarahkan kualitas pendidikan daerah, mengingat sektor pendidikan memiliki jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) terbesar.
Kebijakan ini juga selaras dengan visi besar pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Bupati Aep menjelaskan bahwa kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam mencetak generasi unggul.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Karawang, Wawan Setiawan, menyatakan bahwa rotasi ini adalah langkah strategis untuk menyelaraskan kompetensi dengan kebutuhan riil di lapangan. “Penempatan dilakukan secara objektif dan transparan, agar kualitas pendidikan meningkat merata,” kata Wawan.
Meskipun demikian, rotasi dalam skala besar ini juga menimbulkan sejumlah tantangan, seperti adaptasi di lingkungan kerja baru, kesinambungan program sekolah, hingga potensi resistensi internal. Wawan menambahkan bahwa hal ini menjadi pekerjaan rumah yang perlu diantisipasi secara serius. “Tanpa pengawasan dan evaluasi berkelanjutan, kebijakan ini berisiko berhenti pada tataran administratif tanpa menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan,” jelasnya.
Wawan Setiawan menutup dengan menyatakan bahwa publik akan menguji efektivitas kebijakan ini. “Apakah rotasi ini mampu menjadi instrumen perbaikan kualitas pendidikan, atau sekadar pergeseran posisi tanpa perubahan substansi. Yang jelas, dengan cakupan ratusan kepala sekolah, kebijakan ini menjadi salah satu langkah paling signifikan dalam tata kelola pendidikan di Karawang dalam beberapa tahun terakhir. Komitmen integritas yang disampaikan kini menunggu pembuktian di lapangan,” pungkas Wawan. (Gobank)
