BEKASI SWATANTRANEWS – Tahapan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara serentak di Kabupaten Bekasi yang akan digelar pada tahun 2026 kini memasuki tahapan krusial. Momen ini menjadi perhatian khusus bagi berbagai pihak, termasuk organisasi pengawas kebijakan daerah. Senin (27/4/2026)
Ketua Asosiasi Pengawas dan Pengkaji Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pemerintahan Cipta Karya (ASPEC), Sulaiman, mengingatkan seluruh warga agar bersikap selektif dan berhati-hati dalam menentukan pilihan. Ia menegaskan bahwa pemilihan ini bukan sekadar rutinitas demokrasi, melainkan penentu arah pembangunan desa selama lima tahun ke depan.
Menurut pengamat kebijakan ini, antusiasme masyarakat yang tinggi menyambut pesta demokrasi tingkat desa patut diapresiasi. Namun di balik antusiasme itu, muncul kekhawatiran mendasar, yaitu terkait kualitas dan kemampuan para calon yang maju. Banyak calon yang dinilai hanya mengejar posisi dan penghasilan, tanpa memiliki bekal pengetahuan maupun pemahaman mengenai tugas dan fungsi lembaga tersebut.
BPD Bukan Lahan Bagi-bagi Jabatan
Sulaiman menegaskan bahwa keberadaan BPD memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan desa, sehingga tidak tepat jika dijadikan ajang membagi-bagikan jabatan kepada siapa saja, apalagi hanya untuk memberikan kesempatan bekerja bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan tetap.
“Jangan sampai kita salah pilih. Jangan sampai posisi strategis ini hanya dijadikan tempat memberi gaji kepada orang yang tidak kompeten dan tidak memiliki kemampuan memahami persoalan desa. Kalau ini terjadi, yang ada bukan menyelesaikan masalah, tapi justru menambah beban baru bagi birokrasi dan pembangunan desa,” tegas Sulaiman saat diwawancara, Kamis (23/4/2026).
Ia meminta kepada seluruh tokoh masyarakat, baik yang berperan secara formal maupun informal, untuk turut memberikan pemahaman yang benar kepada warga tentang makna dan fungsi lembaga BPD, agar masyarakat tidak terjebak dalam memilih hanya berdasarkan kedekatan pribadi atau janji-janji yang tidak realistis.
Pilih yang Berkompeten, Bukan yang Muncul Tiba-tiba
Lebih lanjut, Sulaiman menjabarkan kriteria yang harus dijadikan acuan masyarakat dalam memilih calon anggota BPD. Menurutnya, sosok yang dibutuhkan adalah mereka yang memiliki pemahaman mendalam mengenai tata kelola pemerintahan desa, tidak hanya paham urusan administrasi, tetapi juga memiliki pola pikir yang inovatif, berani menyampaikan pendapat, serta konsisten dalam mengawal setiap kebijakan yang diambil pemerintah desa.
“Yang harus dihindari adalah memilih ‘tokoh karbitan’, yaitu mereka yang tiba-tiba muncul dan populer hanya saat masa pemilihan saja, tapi rekam jejaknya di masyarakat tidak jelas, tidak pernah berkontribusi nyata, dan tidak mengerti sama sekali tentang aturan pemerintahan desa,” jelasnya.
Ia menambahkan, calon yang layak dipilih adalah mereka yang memahami dengan baik dokumen perencanaan pembangunan desa seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), hingga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selain itu, calon juga harus memiliki keberanian untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan perangkatnya.
Dampak Buruk Jika Salah Pilih
Dalam pandangannya, bahaya inkompetensi yang dimaksud adalah risiko kerugian yang akan ditimbulkan jika jabatan strategis ini dipegang oleh orang yang tidak memiliki kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab yang memadai.
Padahal, fungsi utama BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, serta menjadi mitra kerja sekaligus pengawas jalannya pemerintahan desa. Jika posisi ini hanya dijadikan sumber pendapatan semata, maka fungsi pengawasan akan menjadi lemah, berbagai kebijakan berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan proses pembangunan bisa terhambat bahkan berhenti sama sekali.
“Ini adalah babak penentuan nasib desa kita selama lima tahun ke depan. Kalau kita salah pilih sekarang, maka yang akan merasakan dampaknya adalah kita semua, mulai dari terhambatnya pembangunan hingga tidak terlayani dengan baiknya kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, jadilah pemilih yang cerdas dan berhati-hati,” pungkas Sulaiman.
Hingga saat ini, tahapan pemilihan anggota BPD di Kabupaten Bekasi terus berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dan masyarakat diharapkan terus mengikuti setiap perkembangan serta mendapatkan informasi yang akurat mengenai para calon yang akan dipilih. (Mahfud)
