Bekasi, 2 Mei 2026 — Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Golkar, Muhtada Sobirin, S.Ag., menggelar kegiatan reses Tahun Sidang II Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kecamatan Tambun Utara, Tambelang, Sukawangi, dan Sukatani. Kegiatan tersebut berlangsung di Kampung Pisangan, Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Sabtu (2/5/2026), dan dihadiri puluhan warga yang menyampaikan berbagai persoalan mendesak di lingkungan mereka.
Dalam dialog terbuka bersama masyarakat, isu kesehatan menjadi sorotan utama. Warga mengeluhkan meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dalam beberapa waktu terakhir, bahkan disebut telah menelan korban jiwa. Kondisi ini diperparah dengan minimnya respons layanan kesehatan di tingkat dasar, seperti puskesmas yang dinilai belum sigap menangani kasus di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Muhtada menegaskan bahwa setiap aduan masyarakat dalam kegiatan reses merupakan amanat yang harus ditindaklanjuti secara serius. Ia menyebut persoalan DBD sebagai isu prioritas yang membutuhkan respons cepat dari dinas terkait.
“Reses ini menjadi ruang bagi kami menyerap aspirasi warga. Tadi disampaikan ada kasus DBD bahkan sampai ada korban meninggal. Ini tentu menjadi perhatian serius. Kami akan dorong agar penanganannya segera dilakukan, termasuk memastikan peran aktif puskesmas di wilayah ini,” ujar Muhtada.
Selain persoalan kesehatan, warga juga menyoroti dampak dari penutupan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Sriamur yang hingga kini belum diikuti dengan solusi alternatif yang jelas. Penutupan tersebut dinilai menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang selama ini bergantung pada TPS tersebut untuk membuang sampah rumah tangga.
Muhtada mengakui bahwa kebijakan penutupan TPS tanpa kesiapan solusi pengganti berpotensi memicu persoalan baru, termasuk meningkatnya pembuangan sampah liar di sejumlah titik. Ia menilai kondisi ini harus segera ditangani melalui koordinasi lintas sektor.
“Penutupan TPS Sriamur ini menimbulkan dampak langsung bagi warga. Selama dua minggu terakhir, masyarakat kebingungan harus membuang sampah ke mana. Akibatnya, muncul titik-titik pembuangan liar di lahan kosong. Ini tentu tidak bisa dibiarkan dan harus segera dicarikan solusi yang konkret,” tegasnya.
Lebih lanjut, Muhtada juga menyoroti persoalan pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit swasta. Ia menerima keluhan dari warga terkait adanya penolakan pasien dengan berbagai alasan administratif, termasuk pasien yang sebelumnya baru saja dirawat.
“Masih ada laporan bahwa rumah sakit swasta menolak pasien dengan alasan tertentu, misalnya karena pasien baru saja keluar dari perawatan sebelumnya. Padahal kondisi sakit tidak bisa diprediksi. Ini menjadi catatan penting yang akan kami sampaikan kepada Dinas Kesehatan agar ada evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, seluruh persoalan yang disampaikan warga akan dibawa dalam pembahasan bersama Komisi I dan Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi. Khusus untuk isu kesehatan dan pelayanan rumah sakit, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Sementara itu, persoalan pengelolaan sampah akan dibahas lintas komisi guna mencari solusi jangka pendek maupun jangka panjang.
Kegiatan reses ini diharapkan tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi benar-benar mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah. Warga pun berharap hasil dari pertemuan tersebut segera ditindaklanjuti agar persoalan yang mereka hadapi tidak berlarut-larut.
Dengan meningkatnya kasus DBD dan persoalan lingkungan akibat pengelolaan sampah yang belum optimal, masyarakat mendesak adanya langkah cepat dan terukur dari pemerintah daerah. Reses yang digelar Muhtada Sobirin menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa suara warga tidak hanya didengar, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan nyata. [Sinta/Bisot]
