KARAWANG, SWATANTRANEWS.COM — Polemik tarif serta pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa yang dikelola pihak ketiga menuai sikap tegas Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh terkait pengaturan parkir kendaraan di lokasi tersebut. Menyikapi persoalan itu, praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan Asep Agustian, S.H., M.H. (Askun) mengapresiasi ketegasan Bupati, namun menyoroti akar permasalahan dari sisi birokrasi, Kamis (19/11/2026).
Askun menilai pihak ketiga pengelola parkir tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Menurutnya, persoalan bermula dari kurangnya koordinasi Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Karawang Abas Sudrajat kepada Bupati sebelum melegalkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa.
“Seharusnya Kadisparpora menyampaikan laporan terlebih dahulu kepada Bupati Aep sebelum PKS itu disahkan. Saya menilai Kadisparpora telah bersikap songong karena mendahului kebijakan bupati, apalagi renovasi Stadion Singaperbangsa pun belum 100 persen selesai,” tegas Askun.
Ia juga memperingatkan seluruh pejabat OPD agar tidak mengambil kebijakan sepihak hanya karena merasa dekat dengan pimpinan daerah.
“Bawahan dan pimpinan memang harus bersinergi agar program kerja berjalan sesuai rencana, tapi bukan berarti boleh mendahului kebijakan bupati. Dalam kasus parkir Stadion Singaperbangsa ini, saya nyatakan biang keroknya adalah Kadisparpora yang songong,” ujar Ketua DPC PERADI Karawang itu.
Usulan Parkir Fasilitas Umum Digratiskan atau Tarif Flat Murah
Askun mengusulkan dua opsi pengaturan parkir di fasilitas umum yang dibangun pakai APBD: sebaiknya digratiskan untuk masyarakat, atau jika tetap dipungut demi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diterapkan tarif flat murah.
“Misal roda dua cukup Rp2.000 dan mobil Rp4.000, tidak boleh lebih dari itu. Jangan memberatkan masyarakat yang sudah membayar pajak untuk membangun fasilitas umum,” jelasnya.
Ia juga meminta klausul tegas di dalam PKS pengelolaan parkir, di antaranya kewajiban pengelola bertanggung jawab jika terjadi kehilangan kendaraan.
“Selama ini begitu ada kendaraan hilang pengelola parkir menolak tanggung jawab, padahal mereka mendapatkan keuntungan dari lokasi itu,” sindirnya.
Selain itu, target PAD per tahun dari setiap PKS parkir harus dipastikan tercapai. Askun menyoroti dugaan kerugian target retribusi parkir yang dikelola pihak ketiga selama ini.
“Selama ini retribusi parkir yang dikelola pihak ketiga hampir tidak pernah mencapai target, selalu alasan rugi. Tapi begitu PKS mau dicabut dan dialihkan ke pengelola lain, mereka justru bersikap lebih galak dibanding pejabat,” ucapnya.
Askun menegaskan perlu sinergi terintegrasi antara Disparpora, Dishub, Satpol PP, dan Bapenda. Titik utamanya, pengelolaan parkir fasilitas umum tidak boleh membebani masyarakat.
“Intinya, masyarakat sudah membayar pajak untuk membangun fasilitas umum, jangan lalu dipungut biaya parkir yang memberatkan,” pungkas Askun. (Gobank)








