Kab.Bekasi, swatantranews- Ketua DPRD kab.Bekasi HM. BN Holik Qodratulloh menghadiri acara ‘Semarak Silaturrahmi Akbar Tokoh masyarakat dan ulama utara, Dalam 1 tahun jejak pintas Presidium Kab.Bekasi Utara(PKBU) dengan Tema ‘ Menyongsong Kabupaten Baru, Kabupaten Bekasi Utara”.
Dari pantauan di lokasi, Seluruh mata rangkaian acara dapat dikatakan berjalan dengan lancar dan sukses walaupun tidak dihadiri oleh Pj Bupati Bekasi.
Dari info yang ada, Penunjukan lokasi acara atas inisiasi Dr.KH.Abid Marzuki, MPd beserta keluarga besar Attaqwa di pusatkan di halaman STAI Attaqwa pusat, Ujung harapan Kelurahan Bahagia Bekasi Kecamatan Babelan.
Nampak hadir juga dalam acara, Ketua DPRD kab.Bekasi HM. BN Kholik Qodratulloh, Bupati Bekasi Era 90 an, Wikanda Darmawijaya (Pa Wi), Tokoh Nasional HK Damin Sada, HM Ihsan/bang Mandor dari Gembong, H.Naryo, dan sejumlah kades di wilayah pemekaran Bekasi utara serta anggota BPD se wilayah pemekaran bekasi utara dan tokoh lainnya dari unsur kepemudaan.
Rangkaian acara 1 tahun jejak pintas Presidium Kab.Bekasi Utara(PKBU), Semakin semarak, pada saat HK Damin Sada Tokoh besar Kab. Bekasi menyematkan Baju /seragam PKBU secara simbolis kepada tiga kepala desa yang berada di wilayah utara (Pemekaran). Tiga Kades yang mendapat kehormatan disematkan seragam PKBU oleh HK Damin Sada, Eman Sulaiman (Kades Sri Amur), Sandam (Kades Sri Mukti) dan Ibnu Hajar Sag (Kades Samudra Jaya), Ke tiga Kades tersebut merupakan 99 perwakilan Kepala desa di wilayah pemekaran kab.Bekasi Utara.
Dalam sambutannya, Ketua PKBU, Syamsuri IB, S.Pd.i., menerangkan tentang rekam jejak PKBU memperjuangkan rancangan pemekaran Kabupaten Bekasi wilayah Utara. Dituturkannya, sejak pertama kali dikukuhkan, PKBU telah banyak mengalami kemajuan dalam upayanya mengumpulkan segala persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Ia menegaskan, hanya dua persyaratan lagi yang dibutuhkan, yakni Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Bupati Bekasi dengan DPRD, dan Surat Keputusan Masyarakat Desa (SKMD). “Kami PKBU akan terus mendorong percepatan pemekaran Bekasi. Karena pemekaran juga sudah menjadi visi misi Gubernur Jawa Barat. Pj. Bupati harusnya sudah paham,” kata dia.
Apalagi, lanjutnya, Pj. Bupati mendapatkan SK dari Kemendagri yang salah satu tugasnya –dalam poin nomor tiga– adalah tentang pemekaran Kabupaten Bekasi.
“Ini (pemekaran) harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena pemekaran ini adalah untuk keadilan sosial, percepatan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Bekasi,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Kholik Qodratullah, menyambut baik perjuangan yang dilakukan oleh PKBU. Namun demikian, ia mewanti-wanti, bahwa adanya keinginan pemekaran Bekasi semata-mata adalah untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan bersama. Menurutnya, DPRD Kabupaten Bekasi pada prinsipnya akan mendorong percepatan adanya Bekasi Utara.
“Kami akan dorong apa yang menjadi asprirasi masyarakat. Tentunya, hal ini adalah bagian dari perjuangan yang panjang,” ucapnya.
Namun, ia meminta, untuk sementara jangan pernah ada dikotomi antara Utara dan Selatan.
“Kita sama satu Bekasi. Dan jangan sampai ada gejolak, tempuh lah perjuangan melalui cara- cara yang elegan,” ujarnya.
Pasalnya, di sisi lain, masalah kesenjangan (antara Bekasi wilayah Utara dan Selatan) yang disuarakan dan menjadi alasan munculnya rencana pemekaran, tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja.
“Sebab menurut orang Selatan katanya prioritas pembangunan dibawa ke Utara, tapi anggapan sebaliknya juga dikatakan oleh orang di Utara. Mudah-mudahan, lahirnya PKBU adalah solusi bagaimana masyarakat Bekasi di wilayah Utara dan Selatan bisa sejahtera bersama,” ungkap BN Holik.
(*/red)
