SULAWESI SWATANTRANEWS – Prestasi mentereng Kota Parepare sebagai peringkat ke-6 Nasional dan peringkat 1 di Sulawesi Selatan dalam pengelolaan sampah tahun 2025/2026 justru menuai kritik pedas.
Penghargaan tersebut dinilai kontras dengan pemandangan tumpukan sampah yang menghiasi sudut-sudut kota.
Tamparan keras ini datang dari Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut (DEMA-I) IAIN Parepare, Kurniawan.
Kurniawan menegaskan bahwa sertifikat dari kementerian hanyalah prestasi di atas kertas yang tidak selaras dengan aroma busuk yang dihirup warga setiap hari.
“Kita tidak bisa terus-menerus bersembunyi di balik piagam penghargaan sementara masyarakat menjerit karena sampah menumpuk berhari-hari di depan rumah mereka,” tegas Kurniawan dalam keterangan resminya.
Menurutnya, prestasi sejati seharusnya dirasakan melalui udara yang bersih dan lingkungan yang sehat, bukan sekadar laporan administratif.
Dalam pernyataan resminya, Kurniawan membedah kondisi riil di lapangan yang menurutnya sudah masuk tahap darurat.
Ia menyoroti fenomena sampah di berbagai titik pemukiman yang meluap dan membusuk karena tidak segera diangkut, yang mana hal ini memicu aroma tidak sedap serta menjadi sumber penyakit bagi warga sekitar.
Tak hanya itu, krisis titik Tempat Pembuangan Sampah (TPS) juga menjadi sorotan tajam.
Banyak wilayah di Parepare kekurangan fasilitas pembuangan yang layak, sehingga memaksa warga membuang sampah di lokasi yang tidak seharusnya.
Kurniawan pun mempertanyakan transparansi anggaran pengelolaan sampah yang diklaim memiliki skor tinggi dalam penilaian nasional.
Menurutnya, jika anggarannya besar, sangat janggal jika penambahan titik pembuangan dan pemeliharaan fasilitas justru sangat minim.
Kondisi ini diperparah dengan mobilisasi armada pengangkut yang dinilai lumpuh.
Jadwal pengangkutan yang tidak konsisten membuat volume sampah harian masyarakat tidak sebanding dengan kapasitas pengangkutan, sehingga tumpukan sampah bertahan hingga berhari-hari di depan rumah warga.
Kurniawan memberikan peringatan keras bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam melihat kondisi ini. Ia mendesak DLH segera melakukan aksi nyata dengan menambah titik pembuangan dan membenahi jadwal armada.
“Jangan sampai rakyat dipaksa ‘berdamai’ dengan bau busuk hanya demi menjaga gengsi sebuah sertifikat. Kami menuntut aksi nyata, bukan sekadar seremoni,” tutupnya dengan nada tinggi. (*/red)
