Kabupaten Bekasi, Swatantranews.com
Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan pengejawantahan pendidikan berkarakter. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Kabupaten Bekasi mengadakan workshop eRKAM penyusunan program kerja pendidikan Tahun Anggaran 2022.
Kegiatan yang dilaksanakan di hotel Britz, Karawang. Tanggal 27 – 28 Januari 2022 di buka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, H. Sopian, S. PdI, MSi. Dan dihadiri oleh jajaran guru dan komite MTsN, guna bersama-sama menyusun program kerja yang berkesinambungan.
H.Sopian, SPdI, M.Si
“Dengan aplikasi eRKAM, wujudkan sistem informasi program kerja MTsN 1 yang terencana, tersusun dan tercapai tujuannya.” Pesan H. Sopian, Kepala Kantor Kemenag Kab. Bekasi.
Kepala MTsN 1 Kabupaten Bekasi, Haerul Ihwan, kepada Swatantranews.com mengungkapkan bahwa penggunaan aplikasi eRKAM dalam penyusunan program kerja MTsN 1 Kabupaten Bekasi bertujuan untuk penyusunan program kerja secara terencana atau terprogram, sehingga tidak ada lagi program kerja secara dadakan.
“Kita undang seluruh Civitas Akademika MTsN agar bersama-sama menyusun program kerja. Dengan semangat kebersamaan dan transparan. Sehingga tidak ada yang merasa di anak emaskan atau di nomor duakan.” Tegas Haerul Ihwan.
Haerul Ihwan
Penyusunan program kerja berdasarkan anggaran yang diterima dari Kementerian Agama termasuk didalamnya dana BOS (Biaya Operasional Sekolah).
“Dengan transparansi ini, para civitas akademika menjadi mengetahui program kerja yang dibiayai BOS atau tidak.” Lanjut Haerul Ihwan.
Ustad (Ust). Mulyadi, salah seorang anggota komite yang turut hadir dalam workshop eRKAM mengungkapkan bahwa program yang tidak bisa dibiayai oleh dana BOS, akan dicarikan solusi pembiayaannya. Agar program kerja yang telah tersusun dapat terlaksana.
“Bisa saja kita mengajukan permohonan bantuan dari Baznas atau CSR atau pihak lain yang peduli pada pendidikan di Madrasah.” Tutur Ust. Mulyadi.
Salah satu program terpenting dari penyusunan eRKAM ini adalah penelusuran status tanah MTsN. Yang hingga kini belum jelas keberadaan sertifikat tanahnya. Sehingga komite sekolah kesulitan mengajukan dana hibah ke Kementerian Agama guna pelayanan pendidikan yang lebih baik lagi.
“Kita akan buat tim penelusuran sertifikat tanah MTsN. Karena itu adalah aset MTsN yang seharusnya berada di MTsN atau Kementerian Agama.” Tutur Herli Meihadi, anggota Komite MTsN.
