JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengambil langkah tegas dalam menjaga integritas lembaga. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 66 pegawai dijatuhi sanksi disiplin, di mana 10 orang di antaranya resmi diberhentikan secara tidak hormat.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari pembenahan internal yang dilakukan sejak 2024, yang kala itu mencatatkan pemberhentian 27 pegawai akibat kasus fraud dan pelanggaran berat.
Ketegasan dalam Pengawasan Internal
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, menegaskan bahwa sanksi ini adalah bukti nyata penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI).
“Langkah ini untuk memastikan integritas organisasi tetap terjaga dan memperkuat kepercayaan publik terhadap Bea Cukai,” ujar Nirwala dalam keterangannya, Sabtu (31/1).
Pemerintah memandang pembersihan internal ini sangat krusial untuk menutup celah kebocoran pendapatan negara yang sering kali dipicu oleh pelanggaran oknum di lapangan.
Transformasi Digital: Melawan Fraud dengan Trade AI
Sembari membenahi sumber daya manusia, DJBC juga melakukan revolusi teknologi untuk meminimalkan interaksi fisik dan potensi manipulasi. Berikut adalah beberapa inovasi utama yang diluncurkan:
- Trade AI: Sistem kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi pola perdagangan mencurigakan seperti under-invoicing (pelaporan harga lebih rendah) dan over-invoicing secara otomatis sejak tahap awal.
- Optimalisasi CEISA 4.0: Integrasi sistem kepabeanan yang membuat proses pemeriksaan dan perizinan menjadi jauh lebih cepat serta tepat sasaran.
- Layanan All Indonesia: Inovasi bagi penumpang internasional yang menyederhanakan prosedur kedatangan cukup dengan satu formulir dan satu barcode terintegrasi.
Dengan kombinasi sanksi disiplin yang keras dan sistem digital yang transparan, DJBC menargetkan tata kelola yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masa depan. [bisot]
