BEKASI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, kembali turun ke konstituennya dalam agenda Reses Tahun Sidang II Masa Persidangan Kedua 2026. Bertempat di pemukiman padat penduduk RT 10 RW 02 Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Selasa (28/4/2026), politisi tersebut menyerap berbagai persoalan krusial, mulai dari ancaman banjir menahun hingga peliknya masalah ketenagakerjaan di wilayah penyangga industri tersebut.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga forum strategis yang menghadirkan pemangku kebijakan teknis. Tampak hadir perwakilan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi M. Ali Amran, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sekretaris Kecamatan Babelan Edi Gunawan, serta unsur tiga pilar yang terdiri dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, dan aparatur Desa Babelan Kota.
Komitmen Penanganan Banjir: Normalisasi dan Sodetan
Dalam dialog interaktif dengan warga, persoalan infrastruktur dan bencana ekologis menjadi poin utama yang dikeluhkan masyarakat Babelan. Mengingat wilayah Dapil V yang meliputi Babelan, Tarumajaya, dan Muara Gembong merupakan daerah langganan banjir akibat luapan sungai, Ade Sukron menegaskan bahwa langkah konkret telah disiapkan.
“Persoalan utama yang kita hadapi di sini adalah pendangkalan aliran sungai. Ini bukan sekadar teori, bulan lalu saya sudah meninjau langsung bersama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA). Saya telah menginstruksikan agar normalisasi dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga ke area hilir atau kebun-kebun warga,” tegas Ade Sukron di hadapan warga.
Ia menambahkan bahwa dalam waktu dekat, alat berat akan segera dimobilisasi ke titik-titik krusial, salah satunya di wilayah RT 023. Proyek strategis berupa pembuatan sodetan dengan dimensi 4×4 meter juga akan segera dieksekusi guna memecah debit air saat intensitas hujan tinggi, sehingga risiko genangan di pemukiman warga dapat diminimalisir secara signifikan.
Selain infrastruktur fisik, Ade juga mengingatkan pentingnya adaptasi masyarakat terhadap perubahan lingkungan. Ia mendorong adanya kolaborasi antara dunia pendidikan, kampus, dan pemerintah daerah untuk merumuskan sistem penanganan sampah yang lebih modern dan terintegrasi, yang pada akhirnya dapat menjaga iklim investasi di daerah tetap stabil.
Tantangan Ketenagakerjaan di Tengah Gemerlap Investasi
Kontradiksi antara status Kabupaten Bekasi sebagai magnet investasi terbesar di Jawa Barat dengan angka pengangguran yang masih tinggi menjadi topik hangat dalam reses tersebut. M. Ali Amran, perwakilan dari Disnaker Kabupaten Bekasi, memaparkan data terkini yang menunjukkan tantangan berat di sektor tenaga kerja.
“Harus kita akui, meski ada tren penurunan pengangguran dari tahun 2024 ke 2025, angkanya belum menunjukkan hasil yang signifikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kita hanya turun tipis dari 8,82 persen menjadi 8,78 persen. Secara akumulatif, masih ada sekitar 143 ribu warga kita yang belum terserap lapangan kerja,” ungkap Amran.
Menurutnya, masalah pengangguran adalah persoalan komprehensif yang tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Ia menekankan perlunya sinergi antara sektor formal (industri) dan informal. Sebagai langkah administratif dan pengawasan, Disnaker kini telah mengintegrasikan aplikasi Siap Kerja milik Kemenaker ke dalam sistem SimKerja Kabupaten Bekasi.
Langkah ini memperkuat implementasi Permenaker Nomor 18 Tahun 2024 yang mewajibkan perusahaan untuk melaporkan setiap lowongan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja. “Februari lalu, Menteri Ketenagakerjaan bahkan telah mengeluarkan surat edaran yang sangat tegas agar perusahaan transparan dalam melaporkan lowongan kerja kepada pemerintah daerah,” tambahnya.
Mengurai Benang Kusut Lulusan SMA/SMK
Salah satu temuan menarik yang diungkap dalam forum tersebut adalah tingginya kontribusi lulusan SMA/SMK sederajat terhadap angka pengangguran. Data menunjukkan lebih dari 30 ribu lulusan baru muncul setiap tahun di Kabupaten Bekasi, namun banyak dari mereka yang tidak terserap oleh industri karena ketidaksesuaian keahlian (mismatch).
“Kami terus menggandeng KCD Pendidikan Provinsi Jawa Barat wilayah Cikarang Barat. Fokus kita adalah menciptakan link and match. Kurikulum di sekolah harus relevan dengan kebutuhan industri saat ini agar anak-anak muda di Babelan dan sekitarnya tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri,” tegas Amran.
Harapan Masyarakat dan Aparatur Kewilayahan
Sekretaris Kecamatan Babelan, Edi Gunawan, dalam sambutan pembukanya menyambut baik kehadiran Ketua DPRD di wilayahnya. Ia menilai reses merupakan momentum bagi warga untuk menitipkan harapan pembangunan yang mungkin selama ini luput dari jangkauan Musrenbang tingkat desa maupun kecamatan.
“Kami menekankan kepada masyarakat untuk juga mengambil peran, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan keamanan wilayah. Kehadiran Pak Ketua DPRD di sini kami harapkan membawa manfaat nyata, terutama dalam mengawal anggaran untuk perbaikan lingkungan di Babelan Kota,” ujar Edi.
Warga yang hadir tampak antusias menyampaikan aspirasi, mulai dari perbaikan jalan lingkungan hingga permintaan pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi pemuda setempat. Menanggapi hal tersebut, Ade Sukron berjanji akan membawa seluruh catatan reses ini ke dalam rapat paripurna DPRD untuk dijadikan prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mendatang.
Penutup
Kegiatan reses di Desa Babelan Kota ini berakhir dengan komitmen bersama antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat untuk terus mengawal pembangunan Kabupaten Bekasi yang lebih inklusif. Di tengah tantangan cuaca ekstrem dan persaingan ekonomi global, sinergi antara pembangunan infrastruktur fisik seperti sodetan sungai dan pembangunan sumber daya manusia melalui pengentasan pengangguran menjadi kunci utama bagi kemajuan wilayah Dapil V.
Ade Sukron menutup agenda dengan menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD akan terus diperketat, terutama pada proyek-proyek normalisasi sungai agar pengerjaannya tepat waktu dan tepat sasaran sebelum memasuki puncak musim penghujan berikutnya. [Shinta/Bisot]
