BEKASI, SWATANTRANEWS.COM — Demi menyelamatkan lahan pertanian dan mendukung program ketahanan pangan nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Teguh Andalan Rakyat (BASTARA) melaporkan dugaan alih fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Desa Kedungjaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Senin (9/11/2026).
Ketua Umum BASTARA, Fery Astoni menyampaikan, lahan seluas lebih dari 15 hektare yang masuk zona LSD diduga akan dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman atau real‑estate oleh PT Mekar Agung Sejahtera.
“Berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor CKR/PTP.01/334/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, tertulis dari total luas 234.990 m², seluas 153.455 m² adalah Lahan Sawah Dilindungi yang wajib dipertahankan,” jelas Fery.
Ia menambahkan, surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari DPMPTSP Kabupaten Bekasi Nomor 30112310313216003 tanggal 30 November 2023 juga menegaskan bagian lahan tersebut merupakan LSD yang harus dipertahankan.
Meski sudah ada ketetapan resmi, Fery menduga PT Mekar Agung Sejahtera tetap melakukan pembelian lahan. Pertama seluas sekitar 3.000 m² milik Boy pada akhir 2024, lalu pembelian kedua sekitar 8.000 m² milik keluarga H. Abdillah di awal 2025.
“Diduga perusahaan mengabaikan program ketahanan pangan nasional. Lahan sawah produktif zona LSD berpotensi dibangun hanya demi keuntungan bisnis,” tegas Fery.
BASTARA juga menduga adanya pemufakatan jahat antara oknum pengembang dengan oknum instansi mulai dari Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi sampai Kementerian ATR/BPN. Tindakan tersebut diduga melanggar aturan tata ruang, merusak lingkungan, dan berpotensi mengandung unsur tindak pidana korupsi serta suap.
“Kami meminta Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi bertindak cepat dan transparan mengungkap dugaan kongkalikong alih fungsi LSD. Apabila terbukti ada suap, gratifikasi atau bagi hasil, kasus ini harus diproses sesuai Undang‑Undang Tindak Pidana Korupsi,” tandas Fery Astoni. (red)
