BEKASI, SWATANTRANEWS COM — Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Teguh Andalan Rakyat (LSM BASTARA) melaporkan dugaan monopoli atau ijon proyek APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Bekasi di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Senin (9/11/2026).
Ketua Umum BASTARA, Fery Astoni, mengungkapkan bahwa Kepala Dinas SDABMBK, Henri Lincoln diduga melakukan praktik monopoli proyek agar dikerjakan oleh kontraktor pilihannya. Dugaan ini merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Bekasi.
Menurut laporan BASTARA, sebelum proses pengadaan pekerjaan Pembangunan Jalan Tanggul Sriamur‑Srimukti dilaksanakan, Kepala Dinas SDABMBK, Henri Lincoln bersama PPK dan Tim Pendukung PPK sudah melakukan diskusi dan menetapkan Samsul Ma’arif Oong sebagai calon pemenang. Kontraktor tersebut kemudian menyiapkan perusahaannya CV. Putra Mulia, lalu turut dibahas besaran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta etalase katalog elektronik yang akan ditayangkan.
Dari rangkaian kegiatan itu, dokumen persiapan pengadaan berupa Spesifikasi Teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan HPS diduga bocor serta disusun secara kolaborasi antara pihak PPK dengan penyedia jasa.
“Tentu bisa dipastikan akhirnya CV. Putra Mulia meraih pekerjaan Pembangunan Jalan Tanggul Sriamur‑Srimukti berdasarkan Kontrak Nomor 000.3.3/46/SP/PJL‑DSDABMBK/2025 tanggal 11 Februari 2025 senilai Rp9.850.009.619,00,” jelas Fery.
BASTARA mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi segera mengusut dugaan monopoli proyek tersebut dan berkoordinasi dengan BPK untuk menindaklanjuti pemulihan kerugian keuangan negara sekaligus memproses indikasi tindak pidana korupsi.
“Kami sudah melayangkan surat pelaporan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Dua minggu ke depan kami akan kembali menanyakan perkembangan penanganannya. Harus ada efek jera kepada para aktor ijon proyek APBD ini, semua nama yang tercantum dalam temuan BPK harus diusut tuntas,” tandas Fery Astoni. (Tim)
