Kota Bekasi, swatantranews- Lambatnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi mendapat sorotan dari DPRD. Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Alimudin, menilai bahwa keterlambatan tersebut berdampak langsung terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Menurutnya, proyek infrastruktur seharusnya tidak mengalami kendala berarti karena termasuk dalam kegiatan rutin pemerintah yang sudah berpengalaman setiap tahunnya.
“Saya melihat dari sisi kinerja pemerintah. Kegiatan infrastruktur ini adalah kegiatan tahunan yang
mestinya sudah bisa dilaksanakan secara optimal,” ujar Alimudin, Selasa (3/6/2025).
Ia menilai keterlambatan ini menunjukkan adanya kelemahan kinerja dari Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) terkait, yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam realisasi pembangunan.
“Ini menunjukkan kinerja OPD terkait belum berkualitas. Masyarakat pun jadi bertanya-tanya dan merasa dirugikan,” tegasnya.
Alimudin menekankan pentingnya peningkatan kualitas kerja pemerintah daerah, mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Ia menyebut bahwa pelayanan publik melalui pembangunan fisik yang tepat waktu merupakan bentuk kepedulian dan tanggungjawab pemerintah
terhadap masyarakat.
“Di sisi lain, pembangunan ini menjadi indikator pelayanan pemerintah yang bisa langsung dirasakan
oleh masyarakat. Maka perlu ditingkatkan kualitasnya,” pungkasnya.
(*/A.wahyu)
Adv/humas setwan DPRD Kota Bekasi.
