MAKASSAR – Suasana di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar pada Rabu siang, 25 Februari 2026, tampak lebih dinamis dari biasanya. Di balik dinding-dinding kokoh pusat kendali finansial Sulawesi Selatan tersebut, sebuah narasi besar tentang optimisme ekonomi sedang disusun. Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Selatan secara resmi memaparkan “rapor” awal tahun yang menunjukkan sinyal positif bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah berjuluk Gerbang Indonesia Timur ini.
Matahari Makassar yang terik seolah selaras dengan semangat transformasi yang dibawa oleh Martha Octavia, Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel sekaligus Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbagsel yang baru saja menjabat. Dalam pemaparannya, ia tidak sekadar menyajikan deretan angka, melainkan sebuah visi tentang bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bekerja sebagai jantung pembangunan yang berdenyut hingga ke pelosok desa.
Fondasi Kuat di Tengah Dinamika Global
Mengawali tahun 2026, tantangan ekonomi global memang belum sepenuhnya mereda. Namun, bagi Sulawesi Selatan, angka bicara lebih keras. Hingga 31 Januari 2026, realisasi belanja negara telah menembus angka Rp4,77 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 4,33 persen.
“Kami tidak ingin APBN hanya menjadi sekadar angka di atas kertas. Kita mendorong penggunaan anggaran yang lebih cepat, lebih tertib, dan tentu saja lebih berkualitas,” ujar Martha dengan nada optimis. Baginya, disiplin perencanaan dan konsistensi pelaksanaan adalah kunci agar APBN benar-benar menjadi penggerak utama yang manfaatnya dirasakan langsung dan merata oleh masyarakat.
Sisi pendapatan pun menunjukkan ketangguhan. Dengan total capaian Rp1,06 triliun, pundi-pundi negara di Sulsel tetap solid. Pendapatan perpajakan masih menjadi tulang punggung dengan kontribusi Rp788,1 miliar, disusul oleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp251,4 miliar, dan penerimaan dari sektor bea cukai yang menyumbang Rp16,8 miliar.
Narasi Belanja: Dari Ketahanan Pangan hingga Sekolah Rakyat
Jika pendapatan adalah asupan, maka belanja adalah energi yang disalurkan. Pemerintah secara cermat membagi “kue” anggaran ini ke dalam berbagai sektor krusial. Dalam narasi belanja yang dipaparkan, sektor pelayanan umum mendapatkan porsi signifikan, namun yang menarik adalah distribusi anggaran yang menyentuh aspek-aspek paling dasar kehidupan warga Sulsel.
Sektor keamanan dan ketertiban mendapatkan alokasi Rp234,24 miliar, sementara sektor pertahanan menyerap Rp218,90 miliar. Tidak berhenti di situ, investasi sumber daya manusia melalui pendidikan dialokasikan sebesar Rp143,21 miliar, serta sektor kesehatan sebesar Rp90,85 miliar.
“Setiap rupiah yang keluar harus memiliki dampak nyata,” tegas Martha. Hal ini dibuktikan dengan berjalannya program-program strategis seperti pemberian makan bergizi gratis yang telah menjangkau 1,79 juta penerima, hingga pembangunan 16 Sekolah Rakyat yang menjadi mercusuar harapan bagi generasi mendatang. Di sisi lain, sektor ketahanan pangan menunjukkan taji dengan produksi padi yang mencapai lebih dari 5,39 juta ton, sebuah angka yang mengukuhkan posisi Sulsel sebagai lumbung pangan nasional.
Menggerakkan Ekonomi Akar Rumput melalui KUR dan TKD
Di samping Martha, tampak pula Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel, Supendi, yang memberikan gambaran lebih dalam mengenai aliran dana ke daerah. Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tercatat mencapai Rp3,95 triliun. Dari jumlah tersebut, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,86 triliun telah dikucurkan lebih awal guna memastikan pelayanan publik di kabupaten dan kota tidak terhambat.
Geliat ekonomi mikro juga menjadi sorotan. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga akhir Januari telah mencapai Rp1,30 triliun. Ribuan pelaku usaha di sektor pertanian dan perdagangan, khususnya di Kota Makassar, kini memiliki napas baru untuk mengembangkan bisnis mereka berkat subsidi bunga yang mencapai Rp114,72 miliar.
Tak hanya itu, keberpihakan pada ekonomi kerakyatan terlihat dari aktifnya 1.274 gerai Koperasi Merah Putih serta penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 299 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Era Baru dan Semangat Kolaborasi
Pertemuan ini juga menjadi momentum perkenalan resmi Martha Octavia yang mulai bertugas di wilayah Sulbagsel sejak 4 Februari 2026. Dengan gaya kepemimpinan yang inklusif, ia menekankan pentingnya sinergi lintas instansi. Di bawah payung “Kemenkeu Satu”, kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, Perbendaharaan, dan Kekayaan Negara menjadi harga mati untuk melampaui target pembangunan.
“Fokus kami adalah kolaborasi yang solid dan inovasi berkelanjutan. Kami ingin melangkah bersama, menyatukan visi untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa,” tutup Martha.
Laporan kinerja APBN Januari 2026 ini bukan sekadar seremoni rutin. Ini adalah pesan kepada publik bahwa meski di tengah dinamika dunia yang tak menentu, mesin ekonomi Sulawesi Selatan tetap menderu, memastikan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. [bisot]
