Makassar, 23 April 2026 — Penguatan pengawasan terhadap peredaran barang ilegal di kawasan timur Indonesia kembali menjadi perhatian serius pemerintah. Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan, Martha Octavia, ke Markas Kodam XIV/Hasanuddin di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (23/4).
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Pangdam XIV/Hasanuddin, Bangun Nawoko, bersama jajaran pejabat utama. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab namun sarat substansi, dengan fokus utama memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah yang dikenal memiliki mobilitas barang tinggi.
Tidak sekadar menjadi agenda formal, pertemuan ini dimanfaatkan sebagai forum strategis untuk merumuskan langkah konkret menghadapi tantangan di lapangan. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dinilai memiliki kerentanan terhadap masuknya barang ilegal, mulai dari narkotika, rokok tanpa cukai, hingga pakaian bekas impor.
Pangdam XIV/Hasanuddin, Bangun Nawoko, menegaskan bahwa TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan penuh terhadap tugas Bea Cukai, khususnya dalam operasi pengawasan di wilayah rawan.
“Pengawasan barang ilegal bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah. Sinergi ini harus diwujudkan dalam langkah nyata di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya operasi bersama untuk menindak peredaran barang ilegal yang berdampak luas, termasuk terhadap stabilitas harga dan keberlangsungan industri lokal. Menurutnya, praktik ilegal seperti peredaran rokok tanpa cukai dan minuman keras ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.
Sementara itu, Martha Octavia menyampaikan bahwa kolaborasi antara Bea Cukai dan TNI menjadi bagian penting dalam strategi pengawasan terpadu. Bentuk kerja sama tersebut meliputi pertukaran informasi intelijen, pelaksanaan operasi gabungan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Dukungan TNI sangat penting untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diawasi. Tantangan di lapangan semakin kompleks dan terorganisir, sehingga membutuhkan pendekatan kolaboratif,” jelasnya.
Ia menambahkan, pola distribusi barang ilegal kini semakin adaptif. Selain melalui pelabuhan resmi, pelaku juga memanfaatkan jalur tidak resmi seperti jalur tikus dan kawasan pesisir yang minim pengawasan.
Dalam beberapa tahun terakhir, sinergi antara Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan dan Kodam XIV/Hasanuddin telah menunjukkan hasil nyata, termasuk pengungkapan sejumlah kasus rokok ilegal dan penyelundupan narkotika. Ke depan, kerja sama ini akan diperluas melalui peningkatan patroli bersama serta pemanfaatan teknologi pengawasan.
Fokus penguatan juga diarahkan pada wilayah strategis di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang dinilai rawan aktivitas ilegal. Selain itu, koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya akan terus diperkuat guna menciptakan efek jera bagi pelaku.
Melalui sinergi yang semakin solid, pemerintah berharap upaya pengawasan tidak hanya efektif dalam penindakan, tetapi juga mampu menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan wilayah. Kolaborasi lintas instansi ini menjadi bukti bahwa menghadapi tantangan kompleks di era globalisasi membutuhkan kerja sama yang terintegrasi dan berkelanjutan. [bisot]
