MAKASSAR – Riuh rendah persiapan musim haji tak hanya terasa di asrama jemaah atau biro perjalanan. Di sudut Aula Tamalate, Gedung Keuangan Negara Makassar, Kamis (16/04), sebuah langkah antisipatif sedang disusun. Kali ini, Bea Cukai Sulbagsel mengumpulkan para pengelola travel haji dan umrah untuk menyamakan frekuensi: memastikan kepulangan para jemaah ke tanah air berjalan semulus doa-doa yang dipanjatkan di Baitullah.
Kepulangan jemaah haji sering kali identik dengan buah tangan—mulai dari air zamzam, kurma, hingga perhiasan. Namun, di balik antusiasme itu, terselip aturan kepabeanan yang kerap menjadi teka-teki bagi orang awam. Melalui Forum Komunikasi Publik ini, pemerintah ingin menegaskan bahwa aturan bukan untuk menghambat, melainkan untuk memberikan kepastian layanan.
Karpet Merah Fiskal bagi Tamu Allah
Negara memberikan “hadiah” berupa relaksasi fiskal yang tertuang dalam PMK Nomor 34 Tahun 2025. Bagi jemaah haji reguler, pemerintah memberikan karpet merah berupa pembebasan penuh bea masuk atas barang pribadi. Bahkan, prosedur birokrasi dipangkas; jemaah cukup melapor secara lisan setibanya di bandara.
Pemandangan berbeda berlaku bagi jemaah haji khusus. Mereka mendapatkan pembebasan bea masuk dengan batas nilai barang hingga USD 2.500 per orang. Sebuah angka yang cukup longgar untuk membawa kenang-kenangan dari tanah suci. Jika lebih dari itu? Selisihnya hanya dikenakan bea masuk 10% dan PPN 12%, sementara pajak penghasilan (PPh) ditiadakan.
Solusi untuk “Kardus-Kardus” Oleh-Oleh
Bukan jemaah Indonesia namanya jika pulang tanpa “kardus tambahan” yang dikirim via kargo. Di sinilah PMK Nomor 4 Tahun 2025 mengambil peran. Jemaah kini bisa mengirimkan barang mereka melalui jasa titipan dengan fasilitas pembebasan bea masuk hingga nilai USD 1.500 per kiriman.
Fasilitas ini bisa digunakan hingga dua kali pengiriman dalam satu musim haji. Syaratnya sederhana namun penting: dimensi kotak tak boleh melebihi 60x60x80 cm dan wajib mencantumkan nomor paspor jemaah. Inilah cara Bea Cukai memastikan bahwa fasilitas negara benar-benar dinikmati oleh jemaah, bukan oknum yang mencari celah.
Menjaga Amanah dengan Integritas
Pertemuan pagi itu bukan sekadar bedah pasal dan angka. Di hadapan perwakilan travel, Andri Waskito menekankan bahwa sinergi adalah kunci. “Kami ingin memastikan jemaah kembali ke tanah air dengan nyaman tanpa kendala,” ungkapnya.
Edukasi ini juga menjadi perisai integritas. Melalui kampanye antikorupsi dan tolak gratifikasi, Bea Cukai ingin menghapus keraguan masyarakat. Seluruh layanan kepabeanan bagi jemaah haji dipastikan bersih dari pungutan liar. Kepatuhan jemaah dalam melaporkan barang—mulai dari IMEI ponsel baru hingga jumlah uang tunai di atas Rp100 juta—menjadi kunci utama kecepatan pelayanan.
Saat matahari mulai meninggi di atas Kota Makassar, FKP berakhir dengan satu pesan kuat: bahwa kenyamanan jemaah haji adalah tanggung jawab kolektif. Dengan memahami aturan Barang Bawaan Jemaah Haji sejak dini, harapannya tak ada lagi kening berkerut di terminal kedatangan. Hanya ada senyum haru dan rindu yang tertata rapi dalam koper-koper legal. [bisot]
