BEKASI, SWATANTRANEWS – Kunjungan kerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM ke Pasar Tumpah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis (11/6/2026), membawa harapan baru sekaligus menjadi tolok ukur kinerja birokrasi daerah. Berbeda dengan penertiban yang seringkali berujung pada konflik, pendekatan yang ditawarkan dinilai lebih manusiawi, namun kini publik menanti realisasi nyata di lapangan.
Selama ini, kawasan Cikarang dikenal memiliki permasalahan tata ruang yang rumit. Badan jalan sering dimanfaatkan sebagai tempat berjualan, sehingga menimbulkan kemacetan parah yang berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi tuntas. Kehadiran KDM dengan metode dialog langsung dianggap sebagai angin segar yang kontras dengan pendekatan represif yang selama ini diterapkan.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur memberikan tiga instruksi tegas yang wajib dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bekasi:
Pertama, pendekatan humanis. Penertiban secara sepihak dilarang keras. Setiap kebijakan harus didahului dengan dialog dua arah bersama perwakilan pedagang agar tidak menimbulkan kerugian.
Kedua, penataan berbasis zonasi dan relokasi layak. Pemkab diminta segera menyiapkan lokasi pengganti yang memadai, lengkap dengan fasilitas air bersih, lapak yang teratur, serta area parkir yang memadai agar mata pencaharian pedagang tetap terjamin.
Ketiga, pemberantasan pungutan liar. Seluruh oknum, baik preman maupun petugas yang selama ini memeras pedagang, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.
Para pedagang menyatakan kesiapannya untuk mendukung penataan asalkan disediakan tempat yang layak untuk melanjutkan usahanya. Namun, tantangan terbesar kini berada di tangan Pemkab Bekasi. Waktu penyusunan desain dan sosialisasi yang ditetapkan akan menguji kecepatan dan komitmen aparat daerah.
Pengalaman serupa di berbagai daerah menunjukkan, komitmen seringkali terhenti di tengah jalan akibat hambatan birokrasi maupun resistensi dari pihak yang diuntungkan dari kondisi semrawut saat ini. Jika tidak diawasi ketat, imbauan pemberantasan pungli dikhawatirkan hanya menjadi retorika belaka.
Warga dan pedagang di Cikarang kini menanti bukti nyata. Akankah instruksi ini dijalankan secara konsisten sehingga tercipta pasar yang tertib dan manusiawi, atau justru kembali berjalan di tempat seperti sebelumnya? (Mhfd)
