Kabupaten Bekasi, Swatantranews.com
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi menggandeng Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Negeri dan Swasta di Kabupten Bekasi guna melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (PDPB) dan sosialisasi pendidikan pemilih (sosdiklih).
Hal tersebut disampaikan oleh Kadiv Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Bekasi, Ahmad Fauzie Usman saat melakukan pertemuan dengan Ketua MKKS SMK, Nopriandi, S.T., M.Kom., M.M. di SMKN 1 Cikarang Selatan, Kamis (7/10/2021).
KPU Kabupaten Bekasi saat ini sedang melakukan proses pemutakhiran DPB, dimana target potensial pemilih baru adalah para siswa SMK yang berdomisili di Kabupaten Bekasi. Tujuan PDPB agar potensi pemilih baru ini terukur dan terdata secara cermat dan akurat.
“Kami perlu menjalin kerja sama dengan pemangku kebijakan di sekolah SMK, khususnya melalui MKKS terkait pendataan siswa yang telah berusia 17 tahun dan memiliki hak memilih pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 yang akan datang, “ jelasnya.
Sedangkan Kadiv Sosparmas, Diklih dan SDM, Arief Noorman Nasir mengatakan untuk memberikan pengetahuan seputar demokrasi dan pemilu kepada pemilih pemula, KPU akan bersinergi dengan MKKS melalui program ‘KPU Mengajar’ ke berbagai sekolah SMK di Kabupaten Bekasi.
“Program literasi demokrasi ini, diantaranya tentang pemilu dan pilkada agar siswa nantinya menjadi pemilih yang cerdas dan rasional, tidak terkontaminasi dengan praktik politik pragmatis dan transaksional, “ terangnya.
Ketua MKKS SMK, Nopriandi, menyambut baik upaya KPU menggandeng MKKS dalam melakukan pemutkahiran data dan pendidikan pemilih di sekolah. Sebanyak 185 SMK Negeri dan Swasta akan melakukan pendataan siswa sesuai elemen data yang dibutuhkan pada proses pemutakhiran DPB.
“Nantinya MKKS akan meneruskan hal ini kepada seluruh kepsek SMK agar mengirimkan data siswa, baik secara langsung maupun melalui sistem digitalisasi, “ kata pria yang juga Kepala SMKN 1 Cikarang Selatan.
Terkait program KPU Mengajar, Nopriadi menambahkan, MKKS siap menyediakan ruang dan waktu bagi KPU untuk melaksanakan kegiatan tersebut, baik secara tatap muka maupun daring mengingat masih di masa PTMT (Pembelajaran Tatap Muka Terbatas).
Ia berharap, program ini dapat memberi pembekalan kepada seluruh siswa SMK agar lebih memahami nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan. Rencananya KPU Kabupaten Bekasi dan MKKS SMK akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama PDPB dan program sosdiklih pada pekan depan. (Red)
