Kota Bekasi, swatantranews- Pemerintah Kota Bekasi diminta untuk mencari sumber pendapatan baru yang potensial agar dapat dimaksimalkan. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah, yang menilai bahwa aktivitas ekonomi di Kota Bekasi masih cukup baik, sehingga perlu dioptimalkan untuk
mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pernyataan Saifuddaulah ini muncul sebagai respons atas kebijakan pemerintah pusat yang menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menurunkan PAD Kota Bekasi.
“Jangan hanya fokus pada satu sektor saja, tapi cari potensi dari sektor lain yang bisa dimaksimalkan,” tegas Saifuddaulah.
Ia juga menekankan perlunya evaluasi terhadap kelemahan yang menyebabkan target PAD 2024 tidak tercapai, baik dari sisi kinerja aparatur maupun kepatuhan wajib pajak.
Selain itu, Saifuddaulah mendorong dibentuknya tim monitoring yang melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengingatkan hingga memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.
“Potensi-potensi yang tidak tercapai di 2024 harus diidentifikasi, lalu ditindaklanjuti agar di 2025 target PAD bisa tercapai,” pungkasnya.
(A.wahyu)
Adv/humas Setwan DPRD Kota Bekasi
