“Wartawan bukan pelengkap acara seremonial. Kami adalah mitra strategis dalam menyampaikan informasi publik. Kalau undangan saja dilakukan sebatas formalitas tanpa etika komunikasi kelembagaan, berarti pemerintah tidak menghormati peran pers,” tegas Ade Muksin.
Cluster perumahan bukan sekadar kumpulan rumah yang dikelilingi tembok dan dijaga satpam. Lebih dari itu, […]
Berita Terkait
Headlines
Kategori: Ragam
Banjir Hadiah…! Kemeriahan Malam puncak peringatan HUT RI Ke-80 dan Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke 75 di Kedung Pengawas
“Perayaan ini bukan hanya seremonial saja, tetapi harus menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk memperkokoh persatuan, menjaga perdamaian, dan terus berkontribusi bagi pembangunan desa khususnya di Desa Kedung Pengawas
Bernilai Ekonomis..! Bank sampah Muarabakti Gandeng Yayasan Kumala, Daur Ulang Sampah Organik Jadi Kertas Seni
Dari bahan organik ini kita buat kertas yang nantinya akan kita rubah menjadi karya seni yang punya nilai jual, sehingga bisa menjadi penghasilan bagi masyarakat sekitar ”

Kades Kedung Pengawas Didampingi BPD Melepas Peserta Karnaval Jalan Sehat HUT RI Ke 80, Ini Harapan Kades Nasarudin
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai membangun Desa Kedung Pengawas menjadi lebih maju, sejahtera, dan membanggakan,” ujar Kades Nasarudin.
Tidak Realistis…! Tingginya Permintaan Modal Perumda Tirta Patriot dan PTMP Jadi Sorotan Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi
“Makanya Komisi 3 meminta Dirut PTMP untuk membuat kajian dulu untuk apa saja modal tersebut. Begitupun dengan Perumda Tirta Patriot,” ujar Bang Muin, Kamis (20/8/2025).
Ekonomi Pasang Surut, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Nilai: Bendera One Piece Jadi Simbol Ekspresi Rakyat Terhadap Ketidakadilan
“Anime One Piece identik dengan tema kebebasan dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Ini adalah bentuk penyuaraan ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kondisi bangsa saat ini,” ujar Latu.
Ada Potensi Kecemburuan Sosial, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Kritik Rencana Gubernur Jabar Hapus Tunggakan PBB
Usulan tersebut dinilai tidak tepat waktu serta berpotensi mengganggu kinerja penerimaan daerah, khususnya saat realisasi PBB di Kota Bekasi sedang dalam tren positif.
Jadi Sinyal Alarm…!Saifuddaulah Soroti Proyeksi Kenaikan PAD Kota Bekasi, Hanya 0,93 Persen
“Kalau tahun 2025 target PAD Rp4,096 triliun, maka wajar 2026 itu minimal Rp4,6 triliun atau bahkan lebih. Itu bisa mendukung total pendapatan daerah sekitar Rp7,3 triliun,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah, Kamis (21/8/2025).
Info Penting..! Latu Har Hary Paparkan Mekanisme Program BSM Kota Bekasi
Jika tidak terdata dalam DTKS, wajib menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Adopsi Sistem…! Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Dukung Modernisasi Angkot Berbasis Aplikasi
“Kita fokus di angkutan kota. Pemerintah Kota Bekasi harus memiliki satu moda transportasi modern yang terintegrasi dan ramah lingkungan,” ujar Latu
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.









